Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020

Ketenagakerjaan Paritrana Award 2019. Penyerahan penghargaan tersebut disaksikan Wakil
Presiden KH. Ma'ruf Amin.
Anugerah Paritrana Award 2019 diberikan kepada pelaku usaha dan pemerintah daerah yang
menunjukkan komitmen dan dukungan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Pada tahun
ketiga penyelenggaraannya, Paritrana Award diikuti 34 provinsi, 95 kabupaten/kota, 88
perusahaan besar, 99 perusahaan, dan 34 Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

"Melalui penghargaan Paritrana Award ini diharapkan semakin memperluas pemberian
perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja," kata Ma'ruf dalam sambutannya, Rabu
(12/8/2020).

Ma'ruf menambahkan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki arti penting dalam
meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Oleh karena itu negara telah menyusun landasan
kebijakannya dengan pembentukan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional serta UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial yang meliputi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Sementara itu, kiranya pemerintah daerah dapat mendorong seluruh tenaga kerja non-ASN
untuk didaftarkan pada program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan," tegas Ma'ruf.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto mengungkapkan Paritrana Award dibuat untuk
meningkatkan kesadaran dari pemerintah dan pemberi kerja akan pentingnya jaminan sosial.
Pemerintah dan pemberi kerja kata dia berperan penting dalam pelaksanaan program jaminan
sosial ketenagakerjaan di setiap daerah.

"Pemerintah berperan penting dalam menerbitkan regulasi, sedangkan pemberi kerja juga
berperan penting melalui komitmennya untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerja," jelas Agus.

Proses penilaian Paritrana Award tahun 2019 telah dimulai sejak Januari 2020, melalui beberapa
tahap mulai dari seleksi di tingkat provinsi, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi
di tingkat pusat, dan diakhiri dengan tahap wawancara.

Pada tahap wawancara, para kandidat diminta untuk memaparkan berbagai kebijakan dan
inovasi yang telah mereka lakukan kepada tim juri yang terdiri dari Hotbonar Sinaga dan Chazali
Husni Situmorang (praktisi dan ahli jaminan sosial), Riant Nugroho (ahli kebijakan publik), Sonny
Harry Budiutomo (ahli kependudukan), Rudy Prayitno (unsur serikat pekerja), Soeprayitno
(APINDO), Retno Pratiwi (Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan
RI), Sri Purwaningsih (Direktur SUPD IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam
Negeri), dan Zainudin (Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Korporasi & Institusi
BPJAMSOSTEK).

Agus memaparkan dalam penilaian Paritrana Award tahun ini, BPJAMSOSTEK menambahkan
beberapa kriteria dan menyesuaikan bobot penilaian yang bertujuan agar penjurian dapat
dilakukan dengan lebih tepat dan akurat.

Untuk kategori Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdapat empat aspek yang dinilai, yaitu
kebijakan, peraturan, kinerja dan wawancara. Sementara itu, untuk kategori perusahaan besar
dan menengah, aspek kepatuhan, kinerja, dan hasil wawancara menjadi hal pokok yang dinilai
oleh tim juri. Lalu untuk kategori UMK hanya ada dua aspek yang dijadikan tolak ukur, yaitu
kepatuhan dan kinerja.

Berdasarkan hasil penilaian tim juri, Provinsi Sulawesi Utara berhasil menjadi juara pertama pada
kategori Pemerintah Provinsi yang diikuti oleh Provinsi Sulawesi Selatan di peringkat kedua dan
Papua Barat di peringkat ketiga. Sedangkan pada kategori pemerintah kabupaten/kota, juara

126