Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 132
Di kesempatan ini Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono didampingi Ketua DPD RI AA La Nyalla
Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, dan Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin.
SECARA TRIPARTIT, DPD RI BAHAS RUU CIPTA KERJA
Jakarta - DPD RI secara intensif telah membahas RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dan membentuk
Tim Kerja DPD RI. Hal tersebut disampaikan saat Sidang Paripurna Ke-12 DPD RI Penutupan
Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019-2020 di Nusantara III Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis
(13/8).
"Pada masa reses terakhir ini, DPD RI bersama dengan DPR RI dan Pemerintah secara intensif
membahas RUU tentang Cipta Kerja. Untuk itu, Pimpinan telah membentuk Tim Kerja DPD RI.
Tim Kerja ini didukung oleh Sekretariat Jenderal DPD RI," ucap Wakil Ketua DPD RI Nono
Sampono.
Di kesempatan ini Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono didampingi Ketua DPD RI AA La Nyalla
Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, dan Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin.
Nono Sampono menjelaskan bahwa Tim Kerja terdiri dari Pimpinan DPD RI yang bertindak
sebagai pengarah, pimpinan Komite dan PPUU sebagai koordinator, dan anggota yang terdiri
dari empat Komite dan PPUU. "Hal ini sesuai keputusan rapat pleno Panmus awal masa sidang
IV, PPUU ditetapkan sebagai leading sektor tim kerja RUU Cipta Kerja," jelasnya.
Menurutnya, Tim Kerja DPD RI ini bertugas mengikuti setiap kegiatan pembahasan RUU Cipta
Kerja di DPR RI sampai dengan akhir tahap pembahasan. Selain itu Tim Kerja juga melakukan
koordinasi penyiapan dan penyusunan tanggapan serta pandangan DPD RI terhadap RUU
tentang Cipta Kerja, dan melaporkan hasil akhir pembahasan RUU Cipta Kerja kepada Pimpinan
DPD RI. "Sampai saat ini, Tim Kerja DPD RI masih melakukan pembahasan intensif di Panja
Baleg DPR RI secara tripartit, bersama DPR RI dan Pemerintah," kata Nono Sampono.
Selain itu, Nono Sampono juga menyambut baik atas Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) terhadap DPD RI, yang diserahkan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK
RI. DPD RI pada pengelolaan keuangan tahun 2019 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dengan rekor jumlah temuan paling sedikit di antara seluruh
Kementerian/Lembaga.
"Minimnya temuan ini diapresiasi oleh BPK RI pada penyerahan laporan keuangan. Hanya tiga
temuan yang sifatnya administratif berada pada ranah pinjam pakai atas aset maupun kelebihan
bayar dan itupun telah ditindaklanjuti oleh Sekretaris Jenderal. Pencapaian WTP ini diperoleh
DPD RI sebanyak 14 kali berturut-turut," jelas Nono Sampono.
Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan di Daerah Pada kesempatan ini, Anggota DPD RI asal
Sulawesi Selatan Andi Muh. Ihsan menggeluhkan masih banyaknya tenaga kesehatan yang
belum mendapatkan haknya seperti insentif kesehatan. Walaupun ada tenaga kesehatan yang
sudah mendapatkan insentif namun belum sesuai yang dijanjikan. "Tenaga kesehatan masih
banyak yang belum menerima insentif. Ada juga yang sudah tapi tidak sesuai dijanjikan,"
paparnya.
Permasalahan lain di Sulawesi Selatan, sambung Andi Ihsan, yaitu implementasi di lapangan
terkait Kartu Pra Kerja. Dimana terdapat kendala di pemerintah daerah memperoleh informasi
terkait data karena dikelola oleh pemerintah pusat. "Implementasi Kartu Pra Kerja masih
menghadapi masalah terutama informasi data yang dikelola oleh pemerintah pusat," terangnya.
131
