Page 190 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020

Menurut dia, RUU Omnibus Law Cipta Kerja sangat merugikan para buruh karena ada beberapa
poin yang diatur dalam RUU itu tidak berpihak kepada buruh seperti melegalkan tenaga
outsourching dan tidak lagi ada upah minimum kabupaten (UMK), sehingga pekerja rentan diberi
upah dibawah UMK.

"PHK massal pun mengancam semua buruh karena dapat dilihat dengan semakin mudahnya
pengusaha merumahkan karyawannya, sehingga kondisi kerja semakin buruk dan pekerja tidak
akan punya daya tawar lagi," tuturnya.

Untuk itu, Aliansi Jember Menggugat mendesak DPR untuk menghentikan pembahasan RUU
Omnibus Law Cipta Kerja karena mereka nilai cacat secara formil dan materiil, serta diyakini
akan berpotensi merusak lingkungan.

"Selain itu RUU itu akan menghilangkan hak-hak buruh dan tidak mencerminkan keberpihakan
kepada keadilan rakyat karena lebih memihak kepada kepentingan oligarki atas nama investasi,"
katanya.

Elemen mahasiswa dan masyarakat yang terdiri dari FNKSDA, FSPMI, KHM, IMM, GMNI, Rayon
PMII Syariah IAIN Jember, IBEMPI, AMORFATI, Korps IMMAWATI, dan Women March juga
mendesak DPR untuk memasukkan dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Sekseual
dalam prolegnas prioritas periode 2021.

Pantauan di lapangan, aksi tetap berjalan kondusif di tengah guyuran hujan dan ratusan aparat
kepolisian bersiaga sejak pagi di halaman Kantor DPRD Jember untuk mengamankan unjuk rasa
tersebut. Kawat berduri pun dipasang mengelilingi DPRD dan arus lalu-lintas menuju bundaran
DPRD Jember ditutup total, sehingga kendaraan harus berputar arah di jalur alternatif.

Pewarta: Zumrotun Solichah Editor: Ade P Marboen COPYRIGHT (c)2020 .

189