Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 198
RUU Cipta Kerja, lanjut Bahlil, mengatur perizinan daerah akan ditarik ke pusat dan didelegasikan
kembali ke daerah beserta dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang terukur
oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, perizinan di Kementerian dan Lembaga (K/L) juga akan ditarik
kepada Presiden dan didelegasikan kembali dengan Peraturan Pemerintah.
"Jadi jelas semua perizinan ada jangka waktunya. Jangan seperti sekarang, waktunya tidak
jelas," ujar Bahlil dalam siaran pers, Kamis (12/8/2020).
Bahlil juga menegaskan bahwa RUU Cipta Kerja akan memberikan perlakuan istimewa untuk
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Di sisi lain, urgensi dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah untuk mengungkit ekonomi dalam
negeri. Bahlil bilang bahwa perekonomian global dalam kondisi sangat tidak menguntungkan
akibat pandemi Covid-19.
Dampak yang dirasakan pada perekonomian Indonesia antara lain terkontraksinya pertumbuhan
ekonomi kuartal II-2020 sampai dengan 5,32% dan meningkatnya angka pengangguran
sebanyak 7 juta orang..
197
