Page 227 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 227

PELINDO III RAIH JUARA I PARITRANA AWARD TAHUN 2019

              SURABAYA: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko
              PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kembali memberikan apresiasi kepada
              pemda dan pelaku usaha yang memiliki komitmen dan dukungan terhadap pelaksanaan jaminan
              sosial ketenagakerjaan. Kali ini, Pelindo III meraih predikat juara pertama kategori perusahaan
              skala besar dalam gelaran Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award Tahun
              2019, Rabu (12/08).

              Menurut Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Agus Susanto, pada tahun ketiga penyelenggaraannya,
              jumlah peserta yang mengikuti kompetisi ini terus meningkat dan kini diikuti oleh 34 Provinsi, 95
              Kabupaten/Kota, 88 Perusahaan Besar, 99 Perusahaan Menengah dan 34 UKM. "Melalui Paritrana
              Award ini, kami ingin meningkatkan kesadaran dari pemerintah dan para pemberi kerja tetang
              pentingnya jaminan sosial. Mereka asing-masing memiliki peran yang krusial dalam penerapan
              program  perlindungan  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  di  daerahnya,"  ujarnya,  Kamis
              (13/9/2020).

              Pemerintah, kata dia, berperan penting dalam menerbitkan regulasi. Sedangkan pemberi kerja
              juga berperan penting melalui komitmennya untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerja.

              Berbeda  dengan  tahun  sebelumnya,  penganugrahan  Paritrana  Award  kali  ini  digelar  secara
              daring  sebagai  upaya  mencegah  penyebaran  Covid-19  di  Indonesia.  Namun  hal  ini  tidak
              menyurutkan  antusias  dari  para  peserta,  karena  Wakil  Presiden  RI  Ma'ruf  Amin,  Menteri
              Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan Kebudayaan  Muhadjir Effendy,  serta  Menteri
              Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah juga turut hadir untuk membuka acara tersebut.

              Proses penilaian Paritrana Award tahun 2019 ini telah dimulai semenjak bulan Januari 2020,
              melalui  beberapa  tahap  mulai  dari  seleksi  di  tingkat  provinsi,  kemudian  dilanjutkan  dengan
              verifikasi dan validasi di tingkat pusat, dan diakhiri dengan tahap wawancara.

              Pada  tahap  wawancara,  para  kandidat  diminta  untuk  memaparkan  berbagai  kebijakan  dan
              inovasi yang telah mereka lakukan kepada tim juri yang terdiri dari Hotbonar Sinaga dan Chazali
              Husni  Situmorang  (Praktisi  dan  Ahli  Jaminan  Sosial),  Riant  Nugroho  (Ahli  Kebijakan  Publik),
              Sonny  Harry  Budiutomo  (Ahli  Kependudukan),  Rudy  Prayitno  (Unsur  Serikat  Pekerja),
              Soeprayitno  (APINDO),  Retno  Pratiwi  (Direktur  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja,  Kementerian
              Ketenagakerjaan RI), Sri Purwaningsih (Direktur SUPD IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah,
              Kementerian Dalam Negeri), dan Zainudin (Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Korporasi &
              Institusi  BPJAMSOSTEK)    Menurut  Agus,  dalam  penilaian  Paritrana  Award  tahun  ini,
              BPJAMSOSTEK  menambahkan  beberapa  kriteria  dan  menyesuaikan  bobot  penilaian  agar
              penjurian  dapat  dilakukan  dengan  lebih  tepat  dan  akurat.  Untuk  kategori  Pemprov  dan
              Kabupaten/Kota  terdapat  empat  aspek  yang  dinilai,  yaitu  kebijakan,  peraturan,  kinerja  dan
              wawancara.  Sedangkan  untuk  kategori  perusahaan  besar  dan  menengah,  kata  dia,  aspek
              kepatuhan, kinerja dan hasil wawancara menjadi hal pokok yang dinilai oleh tim juri, sementara
              kategori UKM hanya menjadikan kepatuhan dan kinerja sebagai tolok ukur.

              Berdasarkan hasil penilaian tim juri, Provinsi Sulawesi Utara bersama Sulawesi Selatan dan Papua
              Barat mendapatkan anugerah Paritrana untuk kategori Pemerintah Provinsi. Sementara untuk
              kategori  pemerintah  Kabupaten/Kota  diraih  oleh  Kota  Cimahi,  Kabupaten  Sukamara,  dan


                                                           226
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232