Page 247 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 247
terbentuk belum berfungsi," kata Fachrul dalam penandatangan Nota Kesepahaman sertifikasi
halal bagi usaha mikro dan kecil, di Kementerian Agama, Kamis (13/8).
Dia menjelaskan, proses sertifikasi dan undang-undang tersebut terlalu lama yakni 93 hari,
bahkan praktiknya bisa lebih dari waktu yang telah ditetapkan, dan ada juga yang tidak selesai-
selesai. "Oleh sebab itu kita sepakat untuk mengajukan ke Rancangan Undang-undang cipta
kerja, tapi sebelum itu kami sudah mulai mencoba untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan
undang-undang cipta kerja itu yakni memaksimalkan BPJPH," jelasnya.
Fachrul berharap meskipun kinerja BPJPH sudah dimaksimalkan, dia tetap menginginkan agar
Lembaga pemeriksa kehalalan diperbanyak, tidak hanya MUI saja, melainkan ormas-ormas islam
berbadan hukum, universitas-universitas yang memiliki lab, dan sucofindo, agar prosesnya Fatwa
bisa lebih cepat.
"Kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka kecepatan akan berjalan seperti yang kita
inginkan tapi dalam undang-undang ini masih menyebut 21 hari sebelumnya 93 hari.
Alhamdulillah sudah cepat jadi 21 hari (proses sertifikasi halal)," ujarnya.
Namun, jika dibandingkan dengan negara tetangga Singapura hanya 15 hari prosesnya. Kendati
begitu, ia senang prosesnya menjadi 21 hari sehingga lebih cepat dibandingkan sebelumnya 93
hari yang dinilai sangat lambat.
Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6.com [azz].
246
