Page 275 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 275
SEBUT RUU CIPTA KERJA BERMASALAH, KOMNAS HAM: INDONESIA TAK KENAL
UNDANG-UNDANG PAYUNG
JAKARTA, - Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI Sandrayati Moniaga
mengatakan, ada permasalahan dalam RUU Cipta kerja.
Salah satunya, Indonesia tidak mengenal undang-undang payung (umbrella act).
Menurutnya, turunan langsung Undang Undang Dasar 1954 (UUD 1945) adalah undang-undang
(UU).
"Indonesia tidak mengenal undang-undang payung, dalam Undang-undang 12 tahun 2001
tentang pembentukan peraturan perundangan, kita tahu dibawah Undang-Undang Dasar itu
langsung ke undang-undang," ungkap Sandrayati dalam konferensi pers, Kamis (13/8/2020).
Sebab, kata dia, RUU Cipta Kerja diperlakukan seperti undang-undang payung.
"Tidak ada istilah undang-undang payung, kalau nanti ada, undang-undang ini statusnya
dimana? Bagaimana kedudukan dari undang-undang cipta kerja ini nantinya ketika dia
diperlakukan seperti undang-undang payung?," tutur dia.
Selain itu, RUU Cipta Kerja juga melanggar aspek prosedural.
"Kita bisa lihat dari masalah proses penyusunannya yang tidak partisipatif, kemudian ada
beberapa asas hukum maupun beberapa asas dari beberapa undang-undang sektoral yang
dilanggar," tutur dia.
Untuk diketahui, Komnas HAM mencermati dan memperhatikan berbagai aspirasi kelompok
masyarakat terkait dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang berpotensi mengancam
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.
Berdasarkan mandat dan wewenang Pasal 89 ayat (1) huruf b UU HAM, Komnas HAM RI telah
melakukan pengkajian atas Omnibus Law RUU Cipta Kerja dimana kesimpulan dan
rekomendasinya akan disampaikan kepada Presiden RI dan DPR RI..
274
