Page 284 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 284

"Hari ini jumlah yang sudah terdaftar hampir 7 juta lebih. Tentu data-data ini dari data BPJS
              Ketenagakerjaan yang disinkronisasi dengan data Kemenakertrans," ujar Erick di Mabes Polri,
              Jakarta, Kamis (13/8/2020).

              Erick menambahkan, subsidi gaji ini akan diberikan kepada para buruh dan pegawai swasta yang
              gajinya di bawah Rp 5 juta per bulannya. Diharapkan, pencairan dana untuk program ini bisa
              segera terealisasi.

              "  Insyaallah  ini akan didistribusikan akhir bulan, tinggal tunggu arahan Bapak Presiden kapan,"
              kata pria yang juga menjabat Menteri BUMN ini.

              Erick menilai, program ini merupakan salah satu keberpihakan dari pemerintah bagi kaum buruh.
              Apalagi, saat ini banyak pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.

              "Kalau kita bicara (gaji) Rp 5 juta ke bawah,  alhamdulillah  buruh-buruh sekarang dapat juga
              yang selama ini mempertanyakan kebijakan atau kepentingan pemerintah kepada buruh, hari ini
              dilaksanakan bahwa banyak sekali buruh terbantu dengan program ini," ucap dia.

              Sebelumnya,  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  mengatakan,  syarat-syarat  yang  harus
              dipenuhi  oleh  para  pekerja  atau  buruh  untuk  mendapatkan  bantuan  insentif  upah  dari
              pemerintah sebesar Rp 600.000 per bulan.

              Syarat tersebut yakni Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan NIK, terdaftar
              sebagai  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  yang  masih  aktif  dibuktikan  dengan  nomor  kartu
              kepesertaan.

              Selain itu, peserta juga membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah
              di bawah Rp 5 juta sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

              Persyaratan lainnya, ialah pekerja atau buruh penerima upah, pekerja atau buruh yang bekerja
              pada pemberi kerja selain pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah,
              kecuali  nonASN,  memiliki  rekening  bank  yang  aktif,  tidak  termasuk  dalam  peserta  penerima
              manfaat program Kartu Prakerja, dan peserta yang membayar iuran sampai dengan bulan Juni
              2020.

              .
























                                                           283
   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289