Page 388 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020

"Bantuan ini harus dimanfaatkan untuk meringankan beban pelaku usaha di daerah," kata Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Syarwan, kemarin (11/8).

Sayangnya, pemanfaatan program subsidi bunga UMKM itu masih minim. Secara nasional baru
Rp 654,06 miliar kepada 4,37 juta debitur. 'Di NTB baru terpakai Rp 11,88 miliar kepada 71.267
debitur," katanya.

Dengan demikian masih tersedia dana subsidi bunga sekitar Rp 34 triliun lebih yang belum
termanfaatkan. Masih terbuka lebar bagi UMKM di daerah untuk memanfaatkannya.

Pihaknya telah meminta Dinas Koperasi dan U KM NTB memanfaatkan program tersebut.
Bantuan itu bisa meringankan beban pinjaman para UMKM yang terdampak Covid-19. "Kami
sudah koordinasi, sekarang mereka sudah gerak," katanya.

Syarwan menjelaskan, akibat pandemi Covid-19 banyak

UMKM terdampak. Banyak diantara mereka yang kesulitan membayar iuran bulan, bahkan
sampai nunggak.

Data secara nasional menunjukkan, total outstanding kredit penerima subsidi bunga Rp 1.601,75
triliun. Jumlah jumlah iuran pokok yang tertunda Rp 285,09 triliun. "Untuk itu pemerintah
meringankan, membantu meringankan beban pinjaman," katanya.

Bantuan itu berupa subsidi bunga pijaman bagi UMKM dalam program pemulihan ekonomi
nasional (PEN). Dengan bantuan itu, bunga pinjaman selama enam bulan tidak perlu dibayar
UMKM. "Sebab bunga pinjaman itu dibayar oleh pemerintah," jelasnya.

Penyaluran subsidi bunga dilakukan perbankan 102 bank umum, 1570 BPR, 176BPRS, serta 110
perusahaan pembiayaan. Mereka menyalurkan Rp 32,162 triliun bagi 36,689 juta debitur.

Kemudian BUMN penyalur kredit UMKM Rp 2,592 triliun bagi 16,68 juta debitur, dan BLU dan
koperasi menyalurkan Rp 526 miliar bagi 7,289juta debitur. "Program ini berlaku sejak 1 Mei
hingga 31 Desember, setelah itu tidak ada lagi," katanya.

Kuota penerima bantuan per daerah tidak ditentukan. Siapa yang mengajukan dan memenuhi
syarat akan diberikan. "Tidak ada kuota tapi cepat cepatan," katanya.

Lebih lanjut Syarwan menjelaskan, ada tujuh kriteria penerima subsidi. Antara lain, UMKM
dengan kredit sampai dengan Rp 10 miliar memiliki baki debet kredit/pembiayaan sampai 29
Februari 2020. "Tidak termasuk dalam daftar hitam nasional untuk plafon kredit di atas Rp 50
juta," katanya.

Memiliki kategori perform-ing loan lancar dihitung per 29 Februari. Memiliki nomor pokok wajib
pajak atau mendaftar untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak.

Harus memperoleh restrukturisasi dari penyalur kredit untuk debitur memilila akad kredit di atas
Rp500juta sampai Rp 10 miliar. " Debitur yangmemiliia plafon kredit kumulatif melebihi Rp 10
miliar, tidak dapat memperoleh subsidi bunga ini," katanya

Debitur koperasi selain kriteria sebagaimana di atas, debitur harus memenuhi kriteria yang diatur
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

387