Page 386 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020

Meski begitu, dia tetap meminta agar HRD perusahaan dapat proaktif untuk menyetor norek
pekerjanya yang memenuhi syarat untuk menerima BSU ini. Di antaranya, merupakan peserta
aktif BPIamsostek dan upah dibawah Rp 5 juta per bulan

Untuk syarat peserta aktif, Ida menyebut, tidak akan terbatas pada yang aktif mengiur saja. Bagi
yang menunggak pun bakal diperhitungkan untuk menjadi penerima subsidi. "Sepanjang dia
masih jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek, red) ya," jelas Ida.

Sementara untuk penetapan batas upah di bawah Rp 5 Juta ini, lanjut dia, tujuannya ialah
memperluas coivrage penerima bantuan. Selain itu, banyak juga pekerja yang meski bergaji Rp
5 juta namun berkurang drastis pada masa pandemi ini. Entah karena efisiensi kantor ataupun
pengurangan jam kerja yang akhirnya berpengaruh pada besaran upah yang diterima.

"Kami memprioritaskan yang di bawah Rp 5 juta. Karena, kalau yang di atas itu dan mengalami
pengurangan kan masih bisa survive ya sepertinya," papar Politisi Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) tersebut

Kebijakan ini pun tak lepas dari polemik. Ida mengaku, ada pertanyaan yang mampir soal kenapa
harus pekerja yang masih aktif? Bukan mereka yang di-PHK ataupun lainnya. Menurutnya, justru
kebijakan bantuan ini menyempurnakan trmtment yang diberikan oleh pemerintah sebelumnya
dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 ini.

"Semua sudah. Tinggal pekerja yang memang pendapatannya banyak yang turun drastis,"
ungkap Ida.

Pada bagian lain, mantan Anggota DPR RI ini menyampaikan jika DIPA usulan BSU ini segera
rampung. Kemarin, usulan sudah disampaikan pada menteri keuangan dan akan dilengkapi
dengan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) soal BSU tersebut.

Meski begitu, permenaker ini belum bisa dikeluarkan. Karena masih akan dilakukan harmonisasi
terlebih dahulu dengan peraturan pemerintah lainnya di

Kementerian Hukum dan HAM.

Terpisah, Presiden JokoWido-do menjelaskan, semua bantuan sosial akan diupayakan agar bisa
segera dikeluarkan. Termasuk di dalamnya bantuan subsidi upah kepada sekitar 15,7 juta
pekerja non-ASN dan BUMN yang gaji bulanannya di bawah Rp 5 juta.

''Insya Allah dalam seminggu dua minggu ini ini sudah akan keluar," terangnya di Makodam III
Siliwangi kemarin.

Begitu pula bansos produktif untuk 13 juta UMKM senilai Rp 2,4 juta dan bantuan-bantuan
lainnya. Diharapkan, bantuan tersebut mampu menjaga daya beli masyarakat di bawah.
''Konsumsi domestik kita juga akan naik," lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu. sehigga
diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Karena itu, Presiden meminta agar para kepala daerah segera merealisasikan belanja APBD-nya.
Karena secara umum dia melihat anggaran-anggaran itu masih banyak yang disimpan di bank.

"Masih Rp 170 triliun di bank," tuturnya. Artinya perlu kecepatan untuk menggunakan APBD,
khususnya di kuartal ketiga yang akan berakhir pada September mendatang.
385