Page 387 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020

Gubernur Jabar Ridwan Ka-mil menjelaskan, kebutuhan subsidi di wilayahnya memang tergolong
besar. "Sebelum Co-vid, subsidi itu hanya 25 persen kepada populasi Sekarang 72% rakyat Jawa
Barat itu tangannya di bawah," ujarnya. Dari 14 juta KKdi Jabar, 10,7 juta di antaranya
memerlukan bansos. untuknya, ada fasilitas pinjaman daerah sehingga ada cadangan untuk
menggerakkan ekonomi setidaknya sampai Desember.

Provinsi Jawa Barat sendiri pertumbuhan ekonominya -5,9 persen di kuartal kedua. Menurut
Emil, itu karena 40 persen Produk Domestik Regional Bruto Jabar ditopang industri manufaktur.
Sehingga ada ketergantungan dengan pasar global. Meskipun demikian, pertanian Jabar tumbuh
9 persen, begitu juga beberapa sektor lain seperti logistik, infokom, dan pajak kendaraan
bermotor.

Sementara itu Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan dampak pandemi Covid-19 telah
menyasar sendi-sendi kehidupan. "Terutama di sektor kesehatan dan ekonomi," katanya saat
memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi yang digelar secara
virtual kemarin (11/8).

Untuk itu Ma'ruf menyampaikan pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk
memulihkan sektor kesehatan dan ekonomi itu. Jumlahnya mencapai Rp 695 triliun. Dia
mengakui dalam praktiknya penyaluran atau penggunaan anggaran pemulihan tersebut masih
mengalami hambatan.

"Salah satu sumbatan itu adalah birokrasi yang lambat,"

tegasnya. Khususnya birokrasi yang lambat dalam merespon keadaan dan menyikapi kondisi
genting atau urgeney yang terjadi saat ini. Ma'ruf menuturkan beberapa masalah birokrasi itu
seperti lambatnya proses perencanaan dan penganggaran.

Kemudian data yang tidak akurat Serta jam kerja di tengah pandemi yang tidak tidak selaras
antara kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah terkait.

Selain itu Ma'ruf mengungkapkan adanya kelambatan dalam pengadaan barang dan jasa. Lalu
terjadi tumpeng tindih atau overlapping program antara kementerian, lembaga, serta pemerintah
daerah.

Ma'ruf mengingatkan pandemi Covid-19 harus menjadi momentum untuk memaksa birokrasi
melakukan akselerasi. Birokrasi harus mengubah cara kerja dan melakukan penyesuaian dengan
keterbatasan yang terjadi. Ma'ruf selaku Ketua Komite Reformasi Birokrasi Nasional jugameminta
ada peningkatan kualitas SDM aparatur.

"Lakukan kolaborasi kerja," tuturnya. Kolaborasi kerja itu mulai dari perencanaan,
penganggaran, pelaksanana, pengawasan, sampai pengendalian program. Kemudian birokrasi
juga harus melakukan sejumlah inovasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
Sehingga pelayanan dapat cepat, mudah, murah, sekaligus akuntabel. Serta tetap mengikuti
protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

Bantuan untuk UMKM

Sementara itu, dana bantuan subsidi bunga bagi UMKM melimpah. Pusat mengalokasikan dana
subsidi hingga Rp 35,28 triliun bagi 60,66 juta tebitur UMKM se-Indonesia.

386