Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020

investor juga pasti akan berpikir ulang apabila ingin menanamkan modal dalam jangka panjang
di Indonesia. Menurutnya hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar mengingat berbagai
indikator daya saing indonesia tidak terlalu menggembirakan.

Ia juga mengeluhkan prosedur perizinan di Indonesia yang masih berbelit-belit. Panjangnya
birokrasi perizinan ini membuat terbukanya peluang terjadinya rente sehingga investor akan
mengeluarkan biaya investasi dua kali lipat jika dibandingkan harus membuka usaha di negara
lain.

Pada kesempatan yang sama, GSPI Provinsi Bengkulu berkeyakinan bahwa penerapan konsep
omnibus law, RUU Cipta kerja dapat meningkatkan perekonomian nasional dengan membawa
manfaat terhadap kaum pengusaha, kelompok buruh pencari kerja dan investor saat ini dinilai
sangat diperlukan oleh Indonesia.

GSPI Bengkulu juga berkeyakinan bahwa materi RUU Omnibus Law Cipta Kerja dapat menjadi
bagian dari sentralisasi, penyeragaman, penyatuan, keterpaduan, antar kebijakan pusat dan
daerah yang merupakan bagian dari efisiensi birokrasi dan meminimalisir konflik kepentingan
antara pihak tertentu.

Penetapan omnibus law sendiri memiliki beberapa manfaat, yakni menghilangkan tumpang tindih
antar peraturan perundang-undangan, efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan
perundang-undangan dan menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai
peraturan perundang-undangan.

Sebagai informasi, Indonesia sebenarnya sudah pernah menerapkan omnibus law, seperti pada
UU No 9Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerntah pengganti undang-undang
(Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi untuk kepentingan perpajakan.

Undang-undang tersebut menghapusdanmenyatakan tidak berlaku terhadap ketentuan
kerahasiaan perbankan, asuransi dan pasar modal terkait akses perpajakan yang sebelumnya
diatur dalam UU Perbankan, UU Perban -kan Syariah, UU Asuransi dan UU Perdagangan
berjangka komoditi. Di tataran Internasional sesungguhnya sudah banyak negara yang
menerapkan Omnibus law, seperti Australia, Vietnam dan Amerika Serikat.

Pada kesempatan berbeda Fadjroel Rachman selaku juru bicara Presiden menilai, Omnibus Law
yang saat ini tengah digodok oleh pemerintah dan DPR, sudah mendapatkan dukungan dari para
pengusaha di berbagai bidang.

Tauvik Muhammad selaku manajer program pengembangan keterampilan ILO Jakarta
menuturkan, Covid-19 dapat bisa menambah pengangguran di Indonesia yang bahkan sebelum
pandemi angkanya mencapai 20,4 persen atau sudah cukup tinggi jika dibandingkan dengan
rata-rata global.

Ia mengatakan, Indonesia memerlukan integrasi kebijakan. Karena di satu sisi, tenaga kerja
Indonesia didominasi pekerja sektor informal dengan pendidikan rendah, tetapi faktanya
masyarakat Indonesia terintegrasi dcilam pasar bebas dengan digitalisasi ekonomi dan automasi
industri.

Jika omnibus law diterapkan tentu akan berdampak pada tenaga kerja lokal yang terserap, dan
kemudahan para pemilik modal untuk berinvestasi tanpa proses perizinan yang sulit

40