Page 453 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 453
Betapapun, upaya pemerintah dalam mendongkrak daya beli masyarakat dan membantu pekerja
patut didukung. Itulah sebabnya, perusahaan, khususnya yang sudah masuk dalam daftar
perusahaan wajib lapor, hendaknya lebih transaparan dalam menyampaikan laporan kepada
pemerintah agar tidak ada pekerja yang terlewatkan.
Selain itu, lantaran subsidi gaji tak menyentuh keseluruhan lapisan pekerja, maka pemerintah
pun harusnya memikirkan nasib para pekerja yang tidak tersentuh subsidi tersebut. Pemerintah
untuk menelusuri secara langsung ke tiap perusahaan. Belum lagi masih ada pula pekerja yang
terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki kriteria sesuai dengan yang dimaksudkan
pemerintah, namun tidak mengalami pemangkasan gaji mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Hal itu dikhawatirkan menimbulkan ketidakadilan di tengah publik. Pasalnya, pekerja yang
sejatinya menjadi sasaran penerima subsidi karena mengalami pemangkasan gaji, justru
berpeluang tidak mendapatkan subsidi gaji. Contohnya, ada pekerja yang upahnya di bawah Rp5
juta dan masih mendapatkan upah penuh dari perusahaan mendapatkan subsidi gaji. Akhirnya,
pekerja itu akan menabung atau penyimpan subsidi gaji itu ke tabungannya. Sebab upahnya
masih cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
Praktis itu akan membuat niatan pemerintah untuk memacu belanja masyarakat berpeluang
tertahan. Dana yang seharusnya dibelanjakan, akhirnya akan mengendap di perbankan atau
lembaga keuangan lain. Kondisi itu akan memperparah situasi, di mana dana pihak ketiga di
perbankan terus bertambah. Alhasil, konsumsi agregat yang diharapkan pemerintah terjadi dari
subsidi gaji tidak berjalan.
452
