Page 452 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 452
Judul Subsidi Gaji Jangan Malah Remukkan Ekonomi
Nama Media Harian Jogja
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL Pg4
Jurnalis Tajuk
Tanggal 2020-08-13 06:51:00
Ukuran 100x261mmk
Warna Warna
AD Value Rp 19.800.000
News Value Rp 59.400.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Sebagai upaya meningkatkan daya beli masyarakat, Komite Penanganan Covid-19 akan memberi
subsidi gaji pada pekerja nonaparatur sipil negara (non-ASN) dengan gaji di bawah Rp5 juta
sebesar Rp600.000.
SUBSIDI GAJI JANGAN MALAH REMUKKAN EKONOMI
Sebagai upaya meningkatkan daya beli masyarakat, Komite Penanganan Covid-19 akan memberi
subsidi gaji pada pekerja nonaparatur sipil negara (non-ASN) dengan gaji di bawah Rp5 juta
sebesar Rp600.000.
Subsidi gaji itu akan diberikan setiap dua bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan
menerima uang subsidi sebesar Rp1,2 juta (terhitung per dua bulan) langsung ke nomor
rekening pekerja yang telah dikumpulkan oleh perusahaan dan dilaporkan kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Adanya subsidi upah ini
pemerintah menaruh harapan agar perekonomian nasional di kuartal III2020 mulai positif.
Karena pekerja mulai membelanjakan uang tersebut untuk meningkatkan daya beli.
Berdasarkan regulasi yang ditetapkan, tidak semua pekerja non-ASN bakal menerima subsidi gaji
ini. Hanya pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BP Jamsostek saja yang bakal
menerimanya. Selain itu, calon penerima subsidi haruslah tidak termasuk dalam daftar penerima
manfaat program Kartu Prakerja serta terakhir peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di
BPJamsostek sampai dengan Juni 2020.
Itulah sebabnya perusahaan harusnya bisa aktif merespons kebijakan dari pemerintah ini.
Pasalnya, hingga kini nyatanya memang masih banyak perusahaan yang abai terhadap
pelaporan keikutsertaan pekerjanya dalam BP Jamsostek. Di DIY, berdasarkan data Bidang
Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) DIY, dari total 4.619 perusahaan swasta wajib lapor, laporan jumlah pekerja
yang sudah terdaftar dalam BP Jamsostek saja belum jelas.
451
