Page 447 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020

Pemerintah akan memberikan pemotongan iuran sebesar 90 persen untuk iuran J aminan
Kecelakaan Kerja (JKK)dan Jaminan Kematian (JKm) selama 3 bulan. Pemotongan bisa
diperpanjang 3 bulan berikutnya.

Dari permintaan relaksasi itu pemerintah menghitung setidaknya ada total iuran yang ditunda
sekitar Rp 12,36 triliun. Angka itu terdiri dari penundaan iuran JKK sebesar Rp2,6 triliun, JKm
sebesar Rp 1,3 triliun dan penundaan iuran jaminan pensiun

selama3 bulan sebesar Rp8,74 triliun.

Awal Agustus, muncul kebijakan pemberian stimulus pekerja. Diumumkan oleh Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Pihaknya menyediakan dana stimulus Rp37,7 triliun dengan
sasaran 15.725.232 pekerja.

Sebetulnya, ada syarat lain. Yakni, harus pekerja formal berupah di bawah Rp5 juta, terdaftar di
BPJS Ketenagakerjaan, dan bukan pegawai BUMN atau Aparatur Sipil Negara. Punya Nomor
Induk Kependuduk-an (NIK), anggota BPJS Ketenagakerjaan, dan lainnya. Iianya syarat harus
membayar iuran hingga Juni yang berat. Banyak perusahaan terhambat di sini.

Sebagai dampak pandemi Co-vid-19, sebagian perusahaan menunggak membayar iuran
Jamsostek. Kesulitan cashflowpencetusnya. Jika pemerintah ngotot menerapkan aturan ini, maka
bukan tidak mungkin pekerja hanya akan gigit jari. Stimulus itu tak bisa dinikmati lantaran ulah
dan kondisi perusahaan.

Karenanya, Kemenaker, BP Jamsostek, dan pihak terkait lain mestinya melonggarkan syarat agar
bisa membantu pekerja. Mayoritas pekerja, terutama yang bergaji di bawah Rp5 juta, cukup
kesulitan menghadapi pandemi ini.

Mestinya, BP Jamsostek menjadikan kepesertaan yang aktif hingga awal tahun alias sebelum
pandemi, sebagai acuan untuk menyalurkan subsidi itu. Artinya, jika mereka masih aktif
membayar iuran hingga Januari 2020, mestinya tetap diako-modasi. Jangan sampai, dana Rp37
triliun itu hanya sampai di kas negara dan tak pernah terealisasi lantaran kakunya kebijakan. (*)

taJuk

446