Page 444 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020

di bawah Rp 5 juta perbulan. elain itu, pihaknya mendorong seluruh perusahaan dan
Disnakertrans Kabupaten/Kota yang ada di wilayah DIY memperluas pemanfaatan program
tersebut.

Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi mengatakan program Kemen-terian Keuangan
(Kemen-keu) yang basis datanya merupakan pekerja yang mengikuti atau terdaftar dalam
program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Dalam data base BPJS
Ketenagakerjaan, program BLT senilai Rp 600.000 perbulan tersebut bagi pekerja yang
penghasilannya kurang dari Rp 5 juta

"Hanya pekerja yang ikut BPJS Ketenagakerjaan di DIY yang bisa mendapatkan bantuan
tersebut. Kami sendiri bertugas melakukan sosialisasi program tersebut dan mendorong
perusahaan-perusa-haan maupun Disnakertrans yang ada di Kabupaten/Kota di wilayah DIY
memperluas pemanfaatannya," tandas Aria di Ke-patihan, Rabu (12/8).

Aria menyampaikan mulai dari pendataan hingga pemrosesan pemindahan buku atau
rekeningnya calon penerima BLT tersebut langsung dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. Pihaknya
hanya bertugas melakukan sosialisasi dan monitoring pelaksanaan program BLT tersebut.

"Regulasinya semua pekerja itu dilakukan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Jika
banyak perusahaan yang justru tidak mendaftarkan karyawannya untuk mendapatkan akses BLT
tersebut, bisa dikonfirmasi kepada BPJS Ketenagakerjaan karena semua basis data pekerja
berpendapatan di bawah Rp 5 juta sudah dikantongi," terangnya.

Menurutnya, ada mekanisme pengawasan ketenagakerjaan di setiap perusa-han yang ada di
wilayah DIY di mana Disnakertrans DIY selalu memantau data-data tersebut. Selain itu, pihaknya
mempunyai sistem wajib lapor ketenagakerjaan maupun sistem yang ada di BPJS
Ketenagakerjaan sendiri sehingga data yang ada dilink-kan dan selalu dimonitor.

"Yang mendapatkan BLT tersebut datanya yang sudah masuk BPJS Ketenagakerjaan dan tidak
semua pekerja mendapatkannya,

basic data dari BPJS Ketenagakerjaan yang aktif. Data yang kita himpun berdasarkan wajib lapor,
belum bisa menggambarkan karena butuh keaktifan perusahaan," imbuh Kepala Bidang (Kabid)
Hubungan Industrial dan Perlindungan Kerja Disnakertrans DIY Ariyanto Wibowo.

Ariyanto menjelaskan pihaknya hanya melakukan monitoring BPJS Ketenagakerjaan melalui
wajib lapor untuk pemeriksaan di lapangan atau pencocokan data. Disnakertrans DIY pun
menerima masukan dari pekerja melalui pegawai pengawas serta memberikan pendampingan
pekerja saat pengaduan.

(Ira)-d

443