Page 457 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020

Nomor rekening pekerja calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) yang terkumpul bertambah
signifikan. Hingga kemarin (11/8), tercatat 3,5 juta nomor rekening sudah disetor ke
BPJamsostek. Meningkat tajam dari sehari sebelumnya sebanyak 700 ribu rekening.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui bahwa pengumpulan nomor
rekening dan validasi menjadi tantangan utama program bantuan sosial khusus karyawan itu.
Sebab, bantuan bakal diserahkan langsung kepada pekerja. "Langsung, gak pakai mampir,"
tegasnya saat ditemui seusai diskusi

bersama pelaku industri pariwisata di Jakarta kemarin (11/8).

Dengan penambahan kemarin, Ida optimistis proses pengumpulan nomor rekening bisa cepat.
Bulan ini ditargetkan bisa di atas 5 juta nomor rekening. Dengan begitu, bantuan sebesar Rp
600 ribu per bulan tersebut bisa segera dikucurkan. "Semua secara paralel bergerak. Mudah-
mudahan Agustus bisa mulai (dicairkan, Red)" ungkapnya. Ida tetap meminta HRD perusahaan
proaktif menyetor nomor rekening pekerjanya yang memenuhi syarat untuk menerima BSU. Di
antaranya merupakan peserta aktif BPJamsostek dan upah

di bawah Rp 5 juta per bulan. Untuk syarat peserta aktif, kata Ida, tidak terbatas pada yang aktif
membayar iuran saja. Yang menunggak pun diperhitungkan untuk menjadi penerima subsidi.
"Sepanjang dia masih jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek, Red) ya," jelasnya.

Untuk penetapan batas upah di bawah Rp 5 juta ini, menurut Ida, tujuannya memperluas
coverage penerima bantuan. Selain itu, banyak pekerja yang meski bergaji Rp 5 juta, tapi
berkurang drastis pada masa pandemi. Entah karena efisiensi kantor atau pengurangan jam
kerja yang berpengaruh pada besaran

upah yang diterima.

"Kami memprioritaskan yang di bawah Rp 5 juta. Karena kalau yang di atas itu dan mengalami
pengurangan kan masih bisa survive ya sepertinya," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) tersebut. Sementara itu, DIPA usulan BSU segera rampung. Kemarin usulan sudah
disampaikan kepada menteri keuangan dan akan dilengkapi dengan peraturan menteri
ketenagakerjaan (permenaker) soal BSU. Saat ini permenaker belum bisa dikeluarkan karena
masih akan dilakukan harmonisasi dengan peraturan pemerintah lainnya di Kementerian Hukum

dan HAM.

Secara terpisah. Presiden Joko Widodo menjelaskan, semua bantuan sosial akan diupayakan bisa
segera dikeluarkan. Termasuk bantuan subsidi upah kepada sekitar 15,7 juta pekerja non-ASN
dan BUMN yang gaji bulanannya di bawah Rp 5 juta. "Insya Allah dalam seminggu dua minggu
ini sudah akan keluar," terang dia di Makodam III/Siliwangi kemarin. Begitu pula ban-sos
produktif untuk 13 juta UMKM senilai Rp 2,4 juta dan bantuan-bantu-an lainnya. Diharapkan,
bantuan tersebut mampu menjaga daya beli masyarakat. (Jawapos.com)

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

456