Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 64
Pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dari sebuah perusahaan di Jalan Cisirung,
Kecamatan Dayeulikolot, Kab. Bandung.
Disnaker minta pengusaha membayar yang pesaongan ratusan Pekerjanya yang di-PHK, yakni
totalnya sekitar Rp 56,7 miliar. Ketua PC SPTSKSPSI Kab. Bandung, Uben Yunara mengatakan,
melalui surat perihal anjuran yang dikeluarkan Disnaker Kab. Bandung pada 10 Agustus 2020
lalu ditegaskan bahwa pihak perusahaan harus membayar uang pesangon senilai Rp
56.751.813450 untuk 590 Pekerja korban PHK "Berdasarkan surat anjuran dari Disnaker
tersebut, pihak perusahaan harus membayar uang pesan sebesar dua kali ketentuan sesuai
Undang-Undang (UU) No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain kita, membayar
penghargaan masa kerja dan pergantian hak Ratusan Pekerja yang terkena PHK tersebut dengan
masa kerja bervariasi, dan paling lama 40 tahun," kata Uben kepada "GM" di Dayeuhkolot, Kamis
(13/8).
Uben menjelaskan, surat anjuran yang dikeluarkan Disnaker atas dikabulkannya tuntutan para
buruh itu, setelah sebelumnya melewati proses mediasi di antara berbagai pihakterkait. Hal itu
terkait dengan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pihak
perusahaan.
"Kami berharap, pihak perusahaan segera membayar uang pesangon sesuai dengan anjuran dari
Dinas Ketenagakerjaan," harap Uben.
Menurutnya, jika pihak perusahaan tak kunjung melaksanakan kewajibannya membayar uang
pesangon, Tim Advokasi dari PC SPTSKSPSI Kab. Bandung sudah siap membawa kasus ini ke
Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial.
"Kami inginnya pihak perusahaan melaksanakan anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker. Tapi
bila pihak perusahaan mau mempekerjakan kembali,itu lebih bagus. Pasalnya perekonomian
ratusan pekerja yang terkena PHK tersebut sangat memprihatinkan, apalagi saat ini masih dalam
situasi pandemi corona, " tuturnya.
Berharap BLT
Uben melanjutkan, dengan dikabulkannya surat anjuran dari Disnaker tersebut satu per satu
persoalan yang menimpa sekitar 13.000 buruh yang menjadi korban PHKitu bisa diselesaikan.
"Bahkan berdasarkanhasil koordinasi dengan pemerintah, kasus perselisihan industrial yang
masuk ke Disnaker itu mencapai sekitar 15.000 buruh," ungkapnya.
Uben pun berharap kepada pemerintah pusat untuk membantu kalangan buruh baik yang masih
kerja maupun korban PHK dan dirumahkan dari tempat kerjanya, menerima bantuan langsung
tunai (BLT) sebagaimana yang disosialisasikan pemerintah sebesar Rp 600.000/bulan.
"Namun perlu diketahui oleh pemerintah, tidak semua Pekerja masuk dalam data base
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang akan diprioritaskan menerima bantuan BLT. Hanya
secara umum, para pekerja di Kab. Bandung khususnya Pekerja yang tergabung dalam SPSI,
pendapatan upah kerjanya di bawah Rp 5 juta,"katanya. (B.105)**
caption: BURUH yang tergabung dalam Keluarga Besar KSPSI Jabar dan SP/SB Jabar menggelar
aksi unjuk rasa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jin. Diponegoro, Kota
Bandung, Selasa (28/7).
63
