Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 82
Judul Pemberian Subsidi Harus Tepat Sasaran
Nama Media Kontan
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL Pg15
Jurnalis *
Tanggal 2020-08-14 04:24:00
Ukuran 169x154mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 21.547.500
News Value Rp 64.642.500
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah menebar berbagai subsidi, mulai dari subsidi upah untuk pekerja di bawah gaji Rp 5
juta per bulan, subsidi modal kerja bagi UMKM, subsidi pelatihan dan insentif bagi korban PHK
di program Kartu Prakerja. Bahkan, yang terakhir ada rencana subsidi pulsa bagi guru dan siswa
untuk melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Sebagai masyarakat, saya mengapresiasi kebijakan-kebijakan ini, namun pemerintah harus tetap
waspada dan hati-hati soal gelontoran duit negara ini. Semoga yang menerima adalah mereka
yang membutuhkan sehingga program ini tepat sasaran.
PEMBERIAN SUBSIDI HARUS TEPAT SASARAN
Pemerintah menebar berbagai subsidi, mulai dari subsidi upah untuk pekerja di bawah gaji Rp 5
juta per bulan, subsidi modal kerja bagi UMKM, subsidi pelatihan dan insentif bagi korban PHK
di program Kartu Prakerja. Bahkan, yang terakhir ada rencana subsidi pulsa bagi guru dan siswa
untuk melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Sebagai masyarakat, saya mengapresiasi kebijakan-kebijakan ini, namun pemerintah harus tetap
waspada dan hati-hati soal gelontoran duit negara ini. Semoga yang menerima adalah mereka
yang membutuhkan sehingga program ini tepat sasaran.
Untuk subsidi upah misalnya, pemerintah bisa juga mencari data pekerja alih daya atau kontrak
di perusahaan-perusahaan yang pastinya tak ada dalam daftar BP Jamsostek. Cara ini
menunjukkan keseriusan pemerintah untuk membantu warganya.
Sedangkan, untuk subsidi modal kerja bagi UMKM, pemerintah bisa melakukan kunjungan secara
acak kepada pelaku UMKM yang menerima bantuan ini, apakah benar-benar untuk modal usaha
atau justru untuk kepentingan lainnya.
Untuk program Kartu Prakerja, semoga saja perbaikan yang dilakukan pemerintah belum lama
ini bisa menyentuh para korban PHK di daerah yang tak punya akses untuk bisa daftar secara
daring.
81