Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 MARET 2021

"Jadi kalau kita lihat 16 persen anak muda berusia 25 tahun. Kemudian 44 persen SMA ke atas
dan 55 persen lokasinya ada di perkotaan. Sekali lagi mereka ini 90 persen belum mengikuti
pelatihan bersertifikat," jelas Puspa.

Puspa menambahkan, pelatihan bersertifikat sangat dibutuhkan agar mampu bersaing di dunia
kerja. Hal ini juga merupakan suatu keunggulan karena bisa menunjukkan keunggulan yang
dimiliki.

"Kalau kita bayangkan kita lulusan SMA atau lulusan S1 maka bekal memasuki lapangan kerja
adalah jasa. Kalau punya sertifikat ini bisa menjadi keunggulan karena bisa menunjukkan
keahlian spesifik yang teman-teman coba dapatkan," tandasnya.

Kemnaker dan BNSP Sepakati Standar Sertifikasi Pelatihan Kerja di BLK Kementerian
Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Binalattas Kemnaker RI dan Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Skema Sertifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) type 2 atau P2 di Balai Latihan Kerja (BLK).
Kesepakatan ini menandakan Kemnaker dan BNSP memiliki komitmen terkait skema standar
pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi di BLK. Hal ini dilakukan dalam upaya menyamakan standar
skema pelaksanaan pelatihan kerja di seluruh Indonesia.

"Saya gembira sekarang sudah ada penetapan skema sertifikasi. Dengan adanya kesepakatan
bersama ini, kita berkomitmen memberikan jaminan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan BLK
akan mempunyai standar yang sama yaitu standar yang dibutuhkan dunia kerja," kata Dirjen
Binalatas Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, di Kantor BNSP, Jakarta, pada Kamis (25/6).

Terkait dengan kondisi pandemi Covid-19, Dirjen Bambang mengemukakan bahwa pihaknya
tidak hanya mengembangkan program-program pelatihan secara offline, tetapi juga online.

"Ini saya harapkan skema pelatihan secara online ini juga nanti diikuti oleh LSP. Jadi kalau
pelatihan di BLK nanti online, sertifikasinya juga online. Ini akan memudahkan kita dalam
melakukan tugas-tugas pelatihan dan sertifikasi secara masif," katanya.

Sementara Kepala BNSP, Kunjung Masehat, mengatakan, dengan adanya kesepakatan ini,
diharapkan skema pelaksanaan pelatihan di semua daerah dilakukan secara sama. Pelatihan
otomotif sepeda di Papua dan Aceh, misalnya, maka dilakukan dengan skema pelaksanaan
pelatihan yang sama.

"Dengan penandatangan ini, nantinya skema pelatihan di semua daerah sama, dan dengan
menggunakan tiga pendekatan. Bisa dengan pendekatan KKNI, okupasi, atau berupa
pendekatan klaster. Kalau selama ini ada standar, tapi dalam pelaksanaannya berbeda. Saya
harap setelah ini tidak akan lagi terjadi perbedaan skema pelatihan," terang Kunjung.

Menurutnya, sertifikasi yang diberikan oleh pihaknya merupakan proses akhir dari sebuah
pengakuan. Oleh karena itu, BNSP melalui LSP menjamin terhadap kualitas pelaksanaan sejak
pelatihan sampai selesai, yakni saat melakukan skema dan sertifikasi. Pelaksanaan
penandatanganan nota kesepahaman ini disaksikan oleh 30 Kepala BLK dan Ketua LSP P2 BLK
secara virtual.

[bim].

53