Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021

MENAKER TAWARKAN SKEMA KERJA SELAMA PPKM DARURAT

Perusahaan sektor esensial diminta menyesuaikan waktu kerja selama PPKM Darurat.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta perusahaan khususnya yang berada di sektor
esensial untuk menyesuaikan waktu kerja selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Menanggapi situasi dunia usaha dalam masa PPKM Darurat ini, maka dibutuhkan penyesuaian
terkait jumlah pekerja di perusahaan, pelaksanaan prokes di tempat kerja, penyesuaian waktu
kerja, dan dampaknya terhadap hak-hak pekerja," kata Ida dalam keterangan resmi Rabu (14/7).

Opsi tersebut di antaranya adalah pekerja hanya bekerja 15 hari dalam satu bulan. Artinya, 15
hari untuk bekerja dari kantor (WFO) dan 15 hari sisanya untuk bekerja dari rumah (WFH),
sebagaimana sempat diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,
Luhut Binsar Pandjaitan.

"Opsi lainnya bisa berupa penerapan shift kerja di perusahaan agar tidak terjadi penumpukan
pekerja pada shift yang sama," terang dia.

Opsi lainnya yakni melakukan pekerjaan secara 2 hari kerja dan 1 hari libur. Dengan opsi ini
maka seluruh pekerja bisa memperoleh giliran kerja. Selain itu, perusahaan dapat pula memilih
merampingkan divisi/unit kerja yang bukan core, yang tidak membutuhkan pekerja sebesar di
masa normal.
Perusahaan juga dapat memilih opsi-opsi lain sesuai dengan karakter proses produksi di
perusahaan masing-masing.

"Opsi-opsi ini dimaksudkan agar perusahaan dapat beroperasi semaksimal mungkin dalam situasi
PPKM, sehingga ekonomi dapat tetap berjalan," kata dia.

Ia menambahkan, Kemnaker juga menekankan agar penyesuaian-penyesuaian ini dibuat
berdasarkan kesepakatan dengan perwakilan pekerja atau serikat pekerja atau buruh.

"Apa pun opsinya, agar pelaksanaannya dapat berjalan aman dan kondusif, tentu penerapan
protokol kesehatan 5 M menjadi standar yang tidak bisa ditawar," ujarnya.

Untuk rincian lebih lanjut, Ida Fauziyah menyampaikan bahwa pihaknya akan mengeluarkan
panduan dan pedoman pelaksanaan lapangan.

134