Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021
P. 131
KEMNAKER SEBUT JKP IALAH BANTALAN SOSIAL BAGI PEKERJA TERIMBAS PHK
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi
menyatakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bantalan sosial bagi pekerja yang terkena PHK.
"Program JKP itu membantu yang bersangkutan bertahan hingga pekerja mendapat pekerjaan
baru atau memutuskan menjadi wirausaha," ujar dalam sebuah acara diskusi virtual, Rabu
(14/7).
Anwar menyatakan setidaknya da tiga manfaat JKP, yaitu berupa uang tunai, akses informasi
pasar kerja, dan mengikuti pelatihan kerja.
Dia menjelaskan uang tunai ini nantinya diberikan setiap bulan selama paling banyak enam bulan
setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi
syarat sebagai penerima manfaat JKP.
"Uang tunai ini rinciannya ialah 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama, dan 25 persen
dari upah untuk tiga bulan berikutnya, dan ini diberikan paling lama enam bulan," ucapnya.
Adapun terkait manfaat akses informasi pasar kerja, katanya, diberikan dalam bentuk layanan
informasi pasar kerja dan/atau bimbingan jabatan yang dilakukan oleh Pengantar Kerja atau
Petugas Antrakerja secara online maupun secara manual.
Anwar membeberkan, untuk manfaat pelatihan kerja dilakukan melalui Sisnaker dan manual
yang terdiri atas pelatihan kerja berbasis kompetensi kerja, pelatihan kewirausahaan, dan
pemagangan di industri.
"Manfaat pelatihan kerja ini dilakukan melalui integrasi akses informasi pasar kerja dan sistem
informasi BPJS Ketenagakerjaan dalam Sisnaker. Manfaat Pelatihan kerja dilaksanakan oleh
Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan di kabupaten/kota,"
katanya.
Namun, kata eks Sekjen Kemendes PDTT itu, untuk mendapatkan manfaat JKP tersebut, pekerja
yang ter- PHK terlebih dahulu harus menjadi peserta program JKP.
Adapun persyaratan peserta program JKP, yaitu WNI yang telah diikutsertakan dalam program
jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013,
yaitu untuk usaha skala besar dan menegah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP,
dan JKM, sekurang-kurangnya mengikuti program JKK, JKM, dan JHT.
Kemudian untuk usaha kecil dan mikro diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKK,
JHT, dan JKM.
"Syarat lainnya adalah belum berusia 54 tahun, dan termasuk pekerja PKWT," ucap Anwar.
Anwar menjelaskan adapun sumber pembiayaan dari JKP, yakni iuran pemerintah pusat sebesar
0,22 persen, sumber pendanaan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja 0,14
persen dan Jaminan Kematian 0,10 persen, Ketentuan dasar perhitungan upah adalah upah yg
dilaporkan ke BPJS dengan batas upah sebesar Rp 5 juta.
Lebih lanjut dikemukakan Sekjen Anwar, terkait penerima program JKP yang diatur yaitu pekerja
yang mengalami PHK sesuai dengan UU Cipta Kerja (Pasal 154A UU No. 11 Tahun 2020), pekerja
yang berkeinginan untuk bekerja kembali dan pekerja yang memiliki masa iur paling sedikit 12
bulan dalam 24 bulan serta membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.
"Namun, tidak berlaku untuk alasan PHK karena mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun,
dan meninggal dunia," kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi. (jpnn)
130
