Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021

"Di industri manufaktur ini karena dia isolasi mandiri tidak lapor maka dia kan harus minum
vitamin dan obat yang memungkinkan dia kembali sehat, selama 14 hari itu nggak mungkin dia
keluarin uang sendiri untuk membeli vitamin yang harganya mulai mahal dan membeli obat-
obatan seperti antibiotik azithromycin, ivermectin itu butuh uang, kenapa butuh uang karena
BPJS Kesehatan tidak menanggung vitamin dan obat-obatan COVID, akhirnya dia beli obat saat
dia kalau ada uang, apa yang terjadi? Menular ke keluarga. Itu yang menjelaskan teman-teman
media banyak memberitakan para isolasi mandiri sekarang angka kematiannya tinggi. Coba cek,
pasti rata-rata pekerja buruh," ujarnya.
"Oleh karena itu yang kedua kita minta keluarkan Perpres Peraturan Presiden Darurat COVID-
19, jadi tidak bisa hanya PPKM," ungkapnya.

KSPI mendukung dilakukannya PPKM darurat. Namun Said Iqbal menyarankan agar Presiden
Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri agar menggratiskan obat dan
vitamin melalui jaringan BPJS Kesehatan.

"Menyekat setuju untuk menghindari mobilitas yang makin banyak sehingga menjadi area
penularan, tapi selain PPKM darurat dalam bentuk penyekatan itu diiringi tingginya angka isolasi
mandiri di kalangan klaster pekerja buruh dan klaster keluarga dengan pemberian vitamin dan
obat-obatan gratis," kata Said Iqbal.

"Siapa yang memberikan? Gak mungkin mengandalkan puskesmas karena ga akan lapor, kalau
pun lapor terbatas diberikan puskesmas, kalau beli sendiri gak mungkin karena pendanaan buruh
itu terbatas apalagi kalau dia dibayar upahnya dipotong ketika Isoman," imbuhnya.

Oleh karena itu, Said Iqbal menilai perlunya Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres maupun
Peraturan Menteri Kesehatan yang mengizinkan BPJS Kesehatan memberikan vitamin dan obat
terkait COVID-19 gratis kepada masyarakat. Hal itu karena BPJS Kesehatan memiliki jaringan
yang luas di seluruh tanah air.

"Yang paling mungkin keluarkan Peraturan Presiden atau minimal Peraturan Menteri Kesehatan
yang membolehkan BPJS Kesehatan memberikan gratis vitamin dan obat-obatan terkait dengan
COVID-19, kenapa demikian, karena BPJS Kesehatan itu jaringannya sangat banyak seluruh
Indonesia," kata Said Iqbal.

"Kalau sekedar mengambil vitamin dan obat-obatan dengan meminta jasa Go Send, Grab
sebagainya Shopee itu murah karena ada klinik terdekat, ada rumah sakit swasta terdekat, kalau
negeri sudah penuh sekali apalagi RSUD. Kerahkan, di perbolehkan oleh Presiden atau presiden
memerintahkan Menteri Kesehatan supaya tidak banyak lagi yang meninggal isoman ini,"
ujarnya.

Sementara itu saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan menggratiskan obat COVID-19
melalui layanan telemedicine. Namun, Said Iqbal menilai hal tersebut belum menjangkau banyak
orang, berbeda jika BPJS Kesehatan dapat diizinkan memberikan obat gratis di klinik-klinik
hingga rumah sakit jaringan BPJS Kesehatan. KSPI menegaskan juga menolak rencana vaksiasi
gotong royong individu berbayar, Said Iqbal meminta agar jaringan BPJS Kesehatan juga dapat
mensupport vaksinasi gratis.

"Kuncinya sekali lagi, BPJS Kesehatan boleh memberikan vitamin dan obat-obatan gratis dengan
menggunakan provider dan jaringan klinik dan RS swasta. Itu Insya Allah akan lebih
memudahkan. Termasuk melakukan vaksinisasi," katanya.

"Sehingga nanti provider klinik dan rumah sakit itu menagih ke BPJS Kesehatan, tapi BPJS
Kesehatan harus ada payung hukum. Syukur-syukur Keppres darurat. Kalau enggak Keppres
Darurat ya Permenkes," paparnya.

126