Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021
P. 124
Adapun terkait manfaat akses informasi pasar kerja, kata Anwar, akan diberikan dalam bentuk
layanan informasi pasar kerja dan/atau bimbingan jabatan yang dilakukan oleh Pengantar Kerja
atau Petugas Antar Kerja secara online maupun secara manual.
Kemudian untuk manfaat pelatihan kerja akan dilakukan melalui Sistem Informasi
Ketenagakerjaan (Sisnaker) dan secara manual yang terdiri atas pelatihan kerja berbasis
kompetensi kerja, pelatihan kewirausahaan, dan pemagangan di dunia industri.
"Manfaat pelatihan kerja ini dilakukan melalui integrasi akses informasi pasar kerja dan sistem
informasi BPJAMSOSTEK dalam Sisnaker. Manfaat pelatihan kerja dilaksanakan oleh Lembaga
Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan di kabupaten/kota," ujar Anwar.
Namun, untuk mendapatkan manfaat JKP tersebut, pekerja yang ter-PHK terlebih dahulu harus
menjadi peserta program JKP. Adapun persyaratannya yakni WNI yang telah diikutsertakan
dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Perpres Nomor 109 Tahun
2013, yaitu untuk usaha skala besar dan menengah diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT,
JP, dan JKM, sementara usaha skala kecil-mirko sekurang-kurangnya mengikuti program JKN,
JKK, JKM, dan JHT. "Syarat lainnya adalah belum berusia 54 tahun, dan termasuk pekerja
PKWT," sambung Anwar.
Adapun sumber pembiayaan dari JKP berasal dari iuran pemerintah pusat sebesar 0,22 persen,
sumber pendanaan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja 0,14 persen, dan
Jaminan Kematian 0,10 persen, Ketentuan dasar perhitungan upah adalah upah yg dilaporkan
ke BPJamsostek dengan batas upah sebesar Rp 5 juta.
Lebih lanjut, Anwar mengatakann, terkait penerima program JKP yang diatur yaitu pekerja yang
mengalami PHK sesuai UU Cipta Kerja (Pasal 154A UU No. 11 Tahun 2020), pekerja yang
berkeinginan untuk bekerja kembali dan pekerja yang memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan
dalam 24 bulan dana membayar iuran enam bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK. Hal ini,
tidak berlaku untuk alasan PHK karena mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan
meninggal dunia.
Dalam kesempatan ini, turut hadir sebagai narasumber yakni Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK
Roswita Nilakurnia, Guru Besar FISIP UI Bambang Shergi Laksmono, dan Spesialis
Ketenagakerjaan ILO Kazutoshi Chatani.(*)
123
