Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021
P. 139
virus berbahaya ini saat bekerja. Bahkan, tak jarang diantara mereka ada yang sampai meninggal
dunia.
BURUH TERPAPAR COVID-19, PEMERINTAH DIMINTA AMBIL KEBIJAKAN
Jakarta: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyebutkan
penularan kasus Covid-19 di kalangan buruh semakin berbahaya dan mengkhawatirkan.
Data yang dimilikinya mencatat sudah ada lebih dari 10 persen buruh di sektor manufaktur atau
pengolahan terpapar virus berbahaya ini saat bekerja.
Bahkan, tak jarang diantara mereka ada yang sampai meninggal dunia.
"Contoh satu perusahaan di kawasan Karawang, Purwakarta, 1700 buruhnya (semua) itu
dilakukan tes. Ditemukan 400-an buruh reaktif dari tes antigen. Kemudian perusahaan
melanjutkan untuk melakukan tes pcr, maka didapat 200 buruh atau pekerja yang bekerja di
perusahaan itu dia terpapar positif covid-19," ungkap Said dalam webiner resmi KSPI dalam
menyikapi situasi penanganan lonjakan kasus Covid-19, Kamis (15/7/2021).
"Bahkan di satu perusahaan otomotif di bekasi catatan kami sedang kami konfirmasi sudah 15
orang meninggal dunia. di bandung lebih dari 5 orang, di purwakarta lebih dari 20 orang buruh
sudah meninggal dunia terpapar covid-19 setelah dilakukan sebelumnya tes pcr oleh perusahaan
masing-masing," tuturnya menjelaskan.
Said menegaskan, kondisi ini tentu sangat beresiko bagi para buruh. Sebab, tidak mungkin
industri menerapkan sistem Work From Home (WFH).
Untuk itu ia meminta Pemerintah mengambil sejumlah kebijakan yang mendukung kesehatan
bagi para buruh.
Antara lain, mewajibkan para buruh yang tengah menjalani isolasi mandiri untuk lapor dengan
aparat negara di lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian mengeluarkan peraturan yang
membuat BPJS Kesehatan dapat mengcover vitamin dan obat-obatannya.
"Selama 14 hari gak mungkin dia ngeluarin uang sendiri. membeli vitamin yang harganya mulai
mahal, obat2an seperti antibiotik," pinta Said.
Buruh kata Said juga meminta agar Pemerintah membuat payung hukum terkait dengan
kebijakan jam kerja khusus saat masa darurat sekarang. Termasuk soal larangan pemotongan
upah maupun PHK.
Misalnya, jam kerjanya dibuat bergilir. Sehingga proses produksi tidak terputus dan resiko buruh
terpapat semakin kecil.
"Harus dikeluarkan dalam kondisi darurat covid-19 ini bukan hanya gertakan, ancama dan
himbauan. tapi payung hukum. yaitu keputusan menaker, atau permenaker yang mengatur
tentang jam kerja yang mengatur tentang bagaimana upah-upah yang tidak boleh dipotong,"
sambungnya.
"Yang penting proses produksinya gak putus atau tadinya 3 shift dibikin 2 shift. Berarti bergiilir,
shift satu dan shift dua atau yang shift dua karena tingkat pandeminya tinggi sekali
penularnanya, dibuat on/off. Satu hari kerja, Satu hari masuk. Shift satu kerja hari ini, shift dua
libur. Besok bergantian," jelasnya padat.
138
