Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021
P. 144
"Pada tahap awal vaksin gotong royong dibayar perusahaan, kalau dana perusahaan tak ada
pasti buruh suruh bayar. Sama kayak antigen pada tahap awal ditanggung perusahaan, ketika
dana tak mencukupi maka buruh dikenakan biaya. Apalagi vaksin individual berbayar di mana
peran negara?" kata Said Iqbal saat konferensi pers secara virtual, Kamis (15/7).
Said Iqbal menegaskan pihaknya sebenarnya mendukung program pemerintah terkait vaksinasi
asalkan tidak berbayar. Menurutnya kondisi buruh saat ini sedang kesulitan di tengah pandemi
COVID-19. Selain terpapar virus, ancaman dirumahkan, potong gaji, hingga PHK menghantui
buruh.
"Yang tidak didukung atau ditolak adalah komersialisasi, kalau ada istilah berbayar tinggal
masalah waktu saja akhirnya setiap warga negara akan membayar terhadap program yang
seharusnya menjadi tanggung jawab negara," ujar Said Iqbal.
Said Iqbal mengakui vaksin berbayar bisa mempercepat vaksinasi sehingga mengandalkan
kemampuan Kimia Farma. Ia menuturkan kalau sekadar mempercepat maka bisa saja
mengandalkan BPJS Kesehatan dan tetap gratis.
"Kalau begitu buka saja BPJS semua jaringan BPJS klinik dan RS swastanya bisa melakukan
vaksin dengan biaya subsidi negara. Kenapa logika itu dibalik-balik supaya tak jadi antrean,"
tutur Said Iqbal.
Vaksin gotong royong individu memang menimbulkan polemik di masyarakat. Kimia Farma yang
sudah siap menjual vaksin tersebut pada awal pekan lalu terpaksa menundanya dengan dalih
sosialisasi.
143
