Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021
P. 146
INI LHO MANFAAT JKP UNTUK PEKERJA YANG KENA PHK
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan mengemukakan tiga manfaat program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja ter-PHK. Manfaat dari program tersebut dinilai penting
sebagai bantalan sosial.
"Program JKP itu akan menjadi bantalan sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya, dan
membantu yang bersangkutan bertahan hingga pekerja mendapat pekerjaan baru atau
memutuskan menjadi wirausaha," ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi dalam
sebuah acara diskusi virtual, Rabu (14/7).
Sekjen Anwar menyatakan ketiga manfaat itu berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja,
dan mengikuti pelatihan kerja. Secara lebih rinci, ia menjelaskan bahwa uang tunai ini nantinya
diberikan setiap bulan selama paling banyak 6 bulan setelah pekerja yang mengalami PHK
diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP.
"Uang tunai ini rinciannya adalah 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama, dan 25 persen
dari upah untuk tiga bulan berikutnya, dan ini diberikan paling lama 6 bulan," ucapnya.
Adapun terkait manfaat akses informasi pasar kerja, katanya, diberikan dalam bentuk layanan
informasi pasar kerja dan/atau bimbingan jabatan yang dilakukan oleh Pengantar Kerja atau
Petugas Antrakerja secara online maupun secara manual.
Lebih lanjut dia mengatakan, untuk manfaat pelatihan kerja dilakukan melalui Sisnaker dan
manual yang terdiri atas pelatihan kerja berbasis kompetensi kerja, pelatihan kewirausahaan,
dan pemagangan di industri.
"Manfaat pelatihan kerja ini dilakukan melalui integrasi akses informasi pasar kerja dan sistem
informasi BPJS Ketenagakerjaan dalam Sisnaker. Manfaat Pelatihan kerja dilaksanakan oleh
Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan di kabupaten/kota,"
katanya.
Namun, katanya, untuk mendapatkan manfaat JKP tersebut, pekerja yang ter-PHK terlebih
dahulu harus menjadi peserta program JKP.
Adapun persyaratan peserta program JKP, yaitu WNI yang telah diikutsertakan dalam program
jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013,
yaitu untuk usaha skala besar dan menegah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP,
dan JKM, sekurang-kurangnya mengikuti program JKK, JKM, dan JHT.
Kemudian untuk usaha kecil dan mikro diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKK,
JHT, dan JKM.
"Syarat lainnya adalah belum berusia 54 tahun, dan termasuk pekerja PKWT," ucap Anwar.
Adapun sumber pembiayaan dari JKP, yakni iuran pemerintah pusat sebesar 0,22 persen, sumber
pendanaan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja 0,14 persen dan Jaminan
Kematian 0,10 persen, Ketentuan dasar perhitungan upah adalah upah yg dilaporkan ke BPJS
dengan batas upah sebesar 5 juta rupiah.
Lebih lanjut dikemukakan Sekjen Anwar, terkait penerima program JKP yang diatur yaitu pekerja
yang mengalami PHK sesuai dengan UU Cipta Kerja (Pasal 154A UU No. 11 Tahun 2020), pekerja
yang berkeinginan untuk bekerja kembali dan pekerja yang memiliki masa iur paling sedikit 12
bulan dalam 24 bulan serta membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.
"Namun, tidak berlaku untuk alasan PHK karena mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun,
dan meninggal dunia," kata Sekjen Anwar Sanusi. (jpnn) Simak! Video Pilihan Redaksi:.
145
