Page 150 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021

tetap masuk selama pengetatan pembatasan itu. Kondisi ini terjadi pada kawasan industri di
sejumlah kota.
"KSPI berpendapat PPKM darurat yang salah satu metodenya penyekatan itu tidak efektif, karena
faktanya semua perusahaan-perusahaan pengolahan atau manufaktur masih tetap kerja 100
persen," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers, Kamis (15/7).

Menurutnya, proses produksi pabrik tidak bisa menggunakan skema 50 persen work from home
(WFH) seperti yang berlaku pada sektor perdagangan maupun perkantoran. Hal ini membuat
semua buruh terpaksa tetap masuk kerja di tengah lonjakan kasus covid-19.

"Proses produksi kalau libur harus diliburkan semua karena dia supply chain, mata rantai yang
tidak terputus, dalam proses produksi di industri pengolahan," imbuhnya.

Kondisi ini menyebabkan pabrik menjadi kluster baru penyebaran covid-19 lantaran semua
pekerjanya tetap masuk serta sulit menjaga jarak karena tuntutan pekerjaan. Ia mengungkapkan
lebih dari 10 persen buruh pada perusahaan manufaktur dikonfirmasi positif covid-19 selama
PPKM darurat. Data itu dihimpun dari laporan tracing mandiri oleh perusahaan manufaktur pada
sejumlah daerah "Banyak perusahaan yang mendapat izin operasi dari Menteri Perindustrian
(selama PPKM darurat), dengan dasar itu mereka tetap beroperasi. Itu menjelaskan mengapa
sekarang kluster tenaga kerja buruh pabrik pengolahan lonjakannya tinggi sekali," ujarnya.
Seperti diketahui, PPKM darurat berlaku pada periode 3-20 Juli 2020. Selama pengetatan, sektor
esensial boleh memberlakukan sistem bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO) dengan
kapasitas 50 persen dari pekerja. Sedangkan, sektor non esensial sepenuhnya menjalankan
kegiatan dari rumah atau Work From Home (WFH).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan meminta kepada Kementerian
Ketenagakerjaan untuk menata ulang jam kerja buruh. Salah satunya, menerapkan mekanisme
sehari kerja di kantor, sehari selanjutnya kerja dari rumah.
Namun demikian, agar sistem kerja itu tak disalahtafsirkan perusahaan dengan mengartikan
WFH tanpa upah bagi pekerja, ia meminta Ida untuk membuat aturan yang jelas "Kalau
seharusnya dia bekerja sebulan 30 hari, ini jadi 15 hari. Jadi sehari di rumah, sehari di tempat
kerja. Ini juga pada prinsipnya untuk menghindari para pekerja/buruh tersebut 'dirumahkan',"
ungkap Menko Luhut dalam keterangan resmi.

149