Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021

Koordinator Sekber Garuda Indonesia Bersatu Tomy Tampatty menjelaskan, Sekber yang
merupakan gabungan Serikat Karyawan Garuda (Sekar-ga), Asosiasi Pilot Garuda (APG), dan
Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada
pekan ini.

Surat tersebut berisikan permohonan dukungan terhadap maskapai Garuda yang terancam
berhenti operasi dan mengharapkan Presiden mendukung opsi 1 Kementerian BUMN.

"Opsi 1 itu opsi yang sangat ideal untuk menyelesaikan permasalahan Garuda," kata Tomy saat
dihubungi Investor Daily di Jakarta, Kamis (15/7).

Lebih lanjut, dia menambahkan, opsi dukungan pemerintah ini tetap perlu ditunjang dengan
upaya manajemen Garuda yang maksimal dalam melakukan renegosiasi utang.

"Memang manajemen harus melakukan renegosiasi yang maksimal. Renegosiasi itu bisa tercapai
dengan bagaimana bahasa yang digunakan dan bagaimana proposal penawaran kepada
kreditur," papar Tomy.

Dia menyebutkan, manajemen Garuda Indonesia lebih memilih opsi 2 melalui PKPU. Menurut
Tomy, Sekarga menilai opsi 2 itu riskan karena ada risiko Garuda dipailitkan oleh kreditur. Selain
itu, kata Tomy, Sekber mengharapkan agar pemerintah segera mengucurkan lagi sisa dana
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada Garuda Rp 7,5 triliun.

Sebelumnya, Garuda sudah memperoleh dana PEN Rp 1 triliun dengan skema mandatory
convertible bond (MCB).

"Untuk opsi 1 itu ditambah juga dengan pemerintah harus mengucurkan dana penyertaan modal
yang sudah ada dari Rp 8,5 triliun dan yang Rp 7,5 triliun belum cair. Kita harap itu dicairkan
untuk modal operasional kita di masa pandemi dan PPKM sekarang ini," imbuh Tomy.
Adapun dalam surat Sekber kepada Presiden Jokowi disebutkan bahwa dana PEN sebesar Rp 7,5
triliun diharapkan agar dikucurkan menjadi penyertaan modal langsung atau bantuan dana
operasional dan bukan melalui skema MCB mengingat kondisi Garuda saat ini di ambang
kebangkrutan dan terancam berhenti operasi.

Selain itu, dalam surat tertanggal 12 Juli 2021 tersebut, Sekber menyampaikan bahwa di internal
Garuda Indonesia telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dari total karyawan di
tahun 2019 sejumlah 7.900 telah berkurang 2.000 karyawan di tahun 2020 dan saat ini di tahun
2021 sedang dalam proses PHK yang direncanakan berkurang lebih dari 1.000 karyawan. Selain
terjadi PHK, karyawan yang masih aktif bekerja dilakukan pemotongan dan penundaan
pembayaran gaji.

Sebelumnya, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan, penyelamatan
maskapai Garuda Indonesia mengerucut pada opsi 2 dan 3 yang keduanya mengedepankan
restrukturisasi. Maskapai nasional tersebut akan tetap dipertahankan keberadaannya, (esa)

18