Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021

ada pemutusan hubungan kerja (PHK), dan penyewa juga diperkirakan akan ada yang menutup
usahanya.
Pilihan PHK menjadi tak bisa dihindari. Padahal, sebelumnya, dari Januari hingga Juni,
perusahaan sudah mulai melakukan rekrutmen karyawan. Namun, rencana tersebut berubah
lantaran perusahaan perlu melakukan efisiensi demi bertahan. Salah satunya dengan PHK.

Ancaman gelombang PHK di depan mata. Imbas pemberlakuan PPKM darurat telah memaksa
pekerja sektor nonesensial tak bekerja. Saat ini, para pengusaha masih terus berjuang
menghadapi PPKM darurat yang ditetapkan di Jawa-Bali hingga 20 Juli 2021. Sementara
gelombang perusahaan yang pailit akan meningkat, khususnya di sektor retail, transportasi, dan
pariwisata.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), diperkirakan 84.000
pekerja mal berpotensi terkena PHK, apabila PPKM darurat Jawa-Bali diperpanjang.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pun meminta pemerintah untuk
melindungi para buruh dari ancaman PHK. Karena tidak menutup kemungkinan, dalam situasi
PPKM darurat ini, perusahaan akan mem-PHK buruhnya.

Saat ini pun ada banyak perusahaan yang mengajak serikat pekerja berunding untuk
membicarakan program pengurangan karyawan. Selain soal ancaman PHK, buruh juga meminta
pemerintah untuk melindungi hak buruh yang sudah dirumahkan karena upah mereka juga
terancam akan dipotong oleh perusahaan.

Kementerian Ketenagakerjaaan mencatat, sepanjang 2020 terdapat 386.877 pekerja terkena
PHK. Angka ini 20 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan pada tahun 2019. Bahkan menurut
Kemenaker, sampai Maret, penduduk yang terdampak Covid-19 pada usia kerja jumlahnya cukup
tinggi,yaitu mencapai 29,4 juta. Jumlah itu termasuk mereka yang terkena PHK, dirumahkan
tanpa upah, hingga pengurangan jam kerja dan upah.
Diperpanjangnya pembatasan mobilitas masyarakat, pengurangan jam operasional, dan
penurunan daya beli, tentunya menyebabkan kerugian operasional perusahaan, menurunnya
penjualan, pengurangan produksi, dan kenaikan angka PHK. Survei sejumlah lembaga
menunjukkan, tekanan pada dunia usaha dan tren PHK masih akan terjadi pada 2021.
Para pakar ekonom pun mengingatkan, untuk mewaspadai efek lain dari transformasi
pascapandemi terhadap lapangan kerja. Salah satunya, percepatan digitalisasi yang membuat
kemampuan serap tenaga kerja oleh sektor riil juga menurun.

Situasi ini membuat gambaran ketenagakerjaan dan sektor riil masih berat ke depan.
Implikasinya, selain perlindungan sosial untuk meningkatkan daya beli dan menggerakkan
konsumsi rumah tangga, juga dibutuhkan stimulus untuk para pelaku usaha. Alhasil, jika terjadi
lonjakan PHK akibat pandemi Covid-19, hal itu akan menyebabkan pengangguran dan
kemiskinan meningkat tajam.

Berapa lama kita keluar dari krisis kesehatan, akan berpengaruh pada pemulihan ekonomi.
Seberapa cepat dan kuat pemulihan ekonomi terjadi, akan bergantung pada kemampuan kita
mengatasi pandemi.
Apresiasi pada pemerintah yang akan memperkuat APBN untuk merespons dampak negatif
peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian dan perlakuan akselerasi vaksinasi,
efektivitas PPKM darurat, serta kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan maupun
tenaga kesehatan.

23