Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021
P. 26
Judul Menaker Ida: Sejumlah Opsi Bagi Perusahaan Dalam Masa PPKM
Darurat
Nama Media Investor Daily
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL Pg3
Jurnalis *
Tanggal 2021-07-16 04:37:00
Ukuran 264x326mmk
Warna Warna
AD Value Rp 142.296.000
News Value Rp 711.480.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Untuk memaksimalkan penanganan pandemi COVID-19, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
meminta perusahaan, khususnya yang berada di sektor esensial, untuk memperketat waktu
kerja. Hal ini agar target pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat dapat tercapai dengan maksimal.
MENAKER IDA: SEJUMLAH OPSI BAGI PERUSAHAAN DALAM MASA PPKM DARURAT
Untuk memaksimalkan penanganan pandemi COVID-19, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
meminta perusahaan, khususnya yang berada di sektor esensial, untuk memperketat waktu
kerja. Hal ini agar target pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat dapat tercapai dengan maksimal.
"Menanggapi situasi dunia usaha dalam masa PPKM Darurat ini, maka dibutuhkan penyesuaian
terkait jumlah pekerja di perusahaan, pelaksanaan prokes di tempat kerja, penyesuaian waktu
kerja, dan dampaknya terhadap hak-hak pekerja," kata Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro
Humas, Rabu (14/7).
Menaker Ida menjelaskan, pelaksanaan PPKM Darurat telah diatur melalui Inmendagri No.18
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Inmendagri No.15 Tahun 2021.
Melalui Inmendagri tersebut, sektor esensial menjadi salah satu sektor yang diizinkan untuk
bekerja dari kantor (WFO) hingga mencapai 50 persen. Meski begitu, perusahaan di sektor
esensial diharapkan lebih memperketat waktu kerja guna memaksimalkan PPKM Darurat.
"Sepanjang dipastikan telah memenuhi kriteria dalam Inmendagri, maka perusahaan di sektor
esensial dapat membuat opsi-opsi untuk memaksimalkan proses produksi," jelas Menaker Ida.
Opsi tersebut di antaranya adalah pekerja/buruh hanya bekerja 15 hari dalam satu bulan.
Artinya, 15 hari untuk bekerja dari kantor (WFO) dan 15 hari sisanya untuk bekerja dari rumah
(WFH), sebagaimana sempat diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
25
