Page 248 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021
P. 248
Sekber PT Garuda Indonesia menilai, selain dampak dari pandemi Covid-19, adanya beban masa
lalu terkait pengadaan pesawat dan mesin yang dilakukan oleh direksi di masa lalu.
Dan juga adanya dampak dari tidak terkelola maksimal beberapa potensi lini bisnis di antaranya,
captive market corporate account atau semua perjalanan dinas instansi pengguna APBN dan Non
APBN, lini bisnis kargo, dan lini bisnis charter.
Serikat karyawan ini mengungkapkan internal Garuda Indonesia telah melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK).
Dari total karyawan pada 2019 sejumlah 7.900 telah berkurang 2.000 karyawan pada 2020 dan
saat ini di tahun 2021 sedang dalam proses PHK yang direncanakan berkurang lebih dari 1.000
karyawan.
Selain terjadi PHK, karyawan yang masih aktif bekerja dilakukan pemotongan dan penundaan
pembayaran gajinya, di mana semua ini adalah bentuk dari pengorbanan sebagai karyawan
Garuda Indonesia.
"Mengingat status PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, adalah flag carrier yang kepemilikan
sahamnya 60,54 persen milik negara, maka kami memohon dukungan dari Bapak Presiden Joko
Widodo kiranya dapat membantu menyelamatkan kelangsungan flag carrier Garuda Indonesia,"
katanya.
Sekber ini terdiri atas Serikat Karyawan Garuda (Sekarga), Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Ikatan
Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI).
Gabungan ketiga instansi serikat pekerja itu menyebut ada lima dukungan Jokowi yang
diharapkan yakni pertama mendukung opsi 1 Kementerian BUMN menyelamatkan kelangsungan
perusahaan berkode GIAA tersebut.
Opsi penyelamatan ini dapat menghindarkan perseroan dari potensi dipailitkan oleh kreditur.
Adapun opsi ini telah mendapat dukungan penuh dari Komisi VI DPR-RI pada saat RDP dengan
Direksi Garuda pada Kamis, 2 Juni 2021.
Kedua, memohon Bapak Presiden mendukung penolakan atas opsi 2 Kementerian BUMN yang
dipilih oleh Jajaran Direksi Garuda. Adapun alasan penolakan opsi 2 karena prosesnya melalui
PKPU dan berpotensi dapat dipailitkan oleh kreditur.
Ketiga, Presiden dapat membantu mencairkan sisa Dana PEN sebesar Rp 7,5 triliun menjadi
penyertaan modal langsung dan bukan melalui skema Mandatory Convertible Bond (MCB) atau
bantuan dana operasional, mengingat kondisinya saat ini berada diambang kebangkrutan dan
terancam berhenti operasi.
Keempat, meminta percepatan pembentukan holding ekosistem pariwisata sebagaimana
program dari Menteri BUMN guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional khususnya bidang
pariwisata.
Terakhir, membentuk tim melakukan audit terhadap semua transaksi pengadaan Pesawat dan
Engine Pesawat di masa lalu dan siapapun yang terbukti harus diproses hukum.
Surat tertanggal 12 Juli 2021 tersebut, ditandatangani oleh Ketua Umum Sekarga Dwi Yulianta,
President APG Capt Muzaeni, dan Ketua Umum Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI)
Achmad Haeruman.
247
