Page 244 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021
P. 244
PPKM DARURAT, MENAKER TAWARKAN OPSI SISTEM KERJA PERUSAHAAN
Guna memaksimalkan penanganan pandemi dan mencapai target pelaksanaan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
meminta agar perusahaan memperketat waktu kerja, khususnya yang bergerak di sektor
esensial.
"Menanggapi situasi dunia usaha dalam masa PPKM Darurat ini, maka dibutuhkan penyesuaian
terkait jumlah pekerja di perusahaan, pelaksanaan prokes di tempat kerja, penyesuaian waktu
kerja, dan dampaknya terhadap hak-hak pekerja," kata Ida dalam rilis tertulis, Rabu (14/7).
Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021, sektor esensial menjadi salah satu
sektor yang diizinkan bekerja dari kantor hingga 50 persen pada masa PPKM Darurat. Ida
menekankan, perusahaan sektor esensial harus memperhatikan waktu kerja.
"Sepanjang dipastikan telah memenuhi kriteria dalam Inmendagri, maka perusahaan di sektor
esensial dapat membuat opsi-opsi untuk memaksimalkan proses produksi," jelas Ida.
Beberapa opsi tersebut di antaranya adalah pekerja bekerja dari kantor 15 hari dalam satu bulan,
dan 15 hari sisanya bekerja dari rumah. Opsi berikutnya, mengatur jadwal 2 hari kerja dan 1
hari libur yang memberi giliran kerja bagi seluruh pekerja.
Opsi ketiga, berupa penerapan shift kerja sehingga tak terjadi penumpukan pekerja. Berikutnya,
perusahaan dapat memilih merampingkan divisi/unit kerja yang bukan inti, yang tidak
membutuhkan pekerja sebesar di masa normal. Dengan begitu, jumlah pekerja di unit inti dapat
dimaksimalkan.
Ida menambahkan, perusahaan juga dapat memilih opsi-opsi lain sesuai karakter proses
produksi di perusahaan masing-masing.
"Opsi-opsi ini dimaksudkan agar perusahaan dapat beroperasi semaksimal mungkin dalam situasi
PPKM, sehingga ekonomi dapat tetap berjalan," katanya.
Menurut Ida, Kemnaker menekankan agar berbagai penyesuaian ini dibuat berdasarkan
kesepakatan dengan perwakilan pekerja atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB). Saat ini,
pihaknya akan segera mengeluarkan panduan dan pedoman pelaksanaan di lapangan.
"Apapun opsinya, agar pelaksanaannya dapat berjalan aman dan kondusif, tentu penerapan
protokol kesehatan 5M menjadi standar yang tidak bisa ditawar," ujar Ida.
(rea)
243
