Page 242 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021

PENGUSAHA SOAL PERPANJANGAN PPKM DARURAT: KEUANGAN KAMI SUDAH
SEKARAT
Pemerintah tengah menimbang opsi memperpanjang berlakunya PPKM Darurat. Sinyal akan
adanya skenario ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat
bersama Banggar DPR RI.

Hal senada juga diamini oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Saat ini, PPKM Darurat baru diberlakukan dari tanggal 3 hingga 20 Juli 2021.

Menurut Ketua Umum DPD Hippi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, kabar diperpanjangnya
pengetatan bakal membuat pengusaha semakin ketar ketir.

"Pengusaha semakin ketar ketir, penuh ketidakpastian. Ini kondisi yang teramat berat bagi
pelaku usaha, terlebih sektor non-esensial dan kritikal yang diharuskan tutup selama PPKM
Darurat," jelas Sarman dalam keterangan tertulis, Kamis (15/7).

Menurut Sarman, diperpanjangnya kebijakan bakal berdampak pada semakin hilangnya omzet
dunia usaha. Sementara di tengah tak adanya pendapatan, beban operasional pun terus
berjalan.

Kondisi ini berdampak pada semakin sekaratnya arus kas para pengusaha. Mau tidak mau,
keputusan PHK terhadap karyawan pun akan terus meningkat.

"Para pengusaha akan pusing tujuh keliling memikirkan untuk bisa bertahan. Ini sudah masuk
kategori darurat, cash flow semakin sekarat sedangkan peluang mendapatkan omzet tidak pasti,"
jelas Sarman.

"Jika ini benar-benar diperpanjang, ada kemungkinan rasionalisasi dengan PHK dan merumahkan
karyawan bahkan paling ekstrem menutup usahanya," sambungnya.

Dia berharap gelombang PHK ini bisa dibendung oleh pemerintah dengan benar-benar
menjalankan berbagai stimulus dan keringanan pajak. Para pengusaha juga berharap langkah
PPKM Darurat ini betul-betul bisa menekan kasus COVID-19, sehingga pengorbanan sektor usaha
tidak sia-sia.

"Kami berharap angka COVID-19 ke depan pelan-pelan semakin menurun ke titik paling rendah.
Penegakan hukum harus diberlakukan kepada siapa pun yang melanggar termasuk pelaku
usaha," pungkasnya.

241