Page 238 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021
P. 238
Hal tersebut disampaikan Menaker Ida melalui siaran pers Biro Humas Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Rabu (14/7/2021).
Ia menyebutkan, dalam masa PPKM darurat dibutuhkan penyesuaian terkait jumlah pekerja di
perusahaan, pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) di tempat kerja, penyesuaian waktu kerja,
dan dampaknya terhadap hak-hak pekerja.
"Apa pun opsinya, agar pelaksanaannya dapat berjalan aman dan kondusif, tentu penerapan
protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan,
dan mengurangi mobilitas (5M) menjadi standar yang tidak bisa ditawar," tegas Menaker Ida.
Opsi pertama adalah pemberlakuan 15 hari bekerja bagi pekerja atau buruh. Artinya, pekerja
atau buruh diminta bekerja dari kantor (WFO) selama 15 hari, kemudian 15 hari sisanya bekerja
dari rumah (WFH).
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email Opsi tersebut, kata Menaker Ida, sesuai dengan usulan Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Kemaritiman ) Luhut Binsar Pandjaitan.
Opsi kedua adalah melakukan pekerjaan secara 2-1, yaitu dua hari bekerja dan satu hari libur.
Menurut Menaker Ida, opsi tersebut memungkinkan seluruh pekerja dapat memperoleh giliran
kerja.
"Opsi lainnya bisa berupa penerapan shift kerja di perusahaan agar tidak terjadi penumpukan
pekerja pada shift yang sama," papar Menaker Ida.
Lebih lanjut, perusahaan dapat pula memilih merampingkan unit kerja bukan inti yang tidak
membutuhkan pekerja sebesar masa normal. Dengan begitu, jumlah pekerja di unit inti dapat
dimaksimalkan.
Menaker Ida juga mengatakan, perusahaan boleh memilih opsi-opsi lain sesuai dengan karakter
proses produksi masing-masing.
"Opsi-opsi ini dimaksudkan agar perusahaan dapat beroperasi semaksimal mungkin dalam situasi
PPKM, sehingga ekonomi dapat tetap berjalan," ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan aturan pelaksanaan PPKM darurat yang dimuat dalam Instruksi
Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 18 Tahun 2021, sektor esensial diizinkan untuk
melaksanakan WFO hingga 50 persen.
Namun, perusahaan di sektor esensial harus lebih memperketat waktu kerja untuk
memaksimalkan pelaksanaan PPKM darurat.
"Sepanjang dipastikan telah memenuhi kriteria dalam Inmendagri, maka perusahaan di sektor
esensial dapat membuat opsi-opsi untuk memaksimalkan proses produksi," kata Menaker Ida.
Ia menyarankan agar setiap penyesuaian yang dilakukan perusahaan dibuat berdasarkan
kesepakatan dengan perwakilan pekerja atau serikat pekerja atau serikat buruh (SP/SB).
Menaker Ida menyampaikan, pihaknya akan mengeluarkan panduan dan pedoman pelaksanaan
lapangan yang lebih rinci terkait penyesuaian kerja selama masa PPKM darurat.
237
