Page 239 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021
P. 239
Judul PPKM Darurat : Pemerintah Susun Langkah Hindari Potensi PHK
Nama Media sindonews.com
Newstrend Rencana Aturan Work from Home
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/483554/94/ppkm-darurat-
pemerintah-susun-langkah-hindari-potensi-phk-1626314838
Jurnalis Syarif Wibowo
Tanggal 2021-07-15 09:47:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Dedy Permadi (Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika) Koordinator
PPKM Darurat telah meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk menerbitkan aturan mengenai
penafsiran kerja dari rumah atau work from home
positive - Dedy Permadi (Juru BicarJuru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatikaa
Kementerian Kominfo) Saat ini pemerintah sedang dengan serius menyusun langkah-langkah
untuk menghindari PHK karyawan dan di saat yang bersamaan menyelamatkan perusahaan
positive - Dedy Permadi (Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika) Surat edaran
meliputi upaya vaksinasi, pengadaan masker dan perlengkapan kesehatan, penyediaan sarana
isolasi mandiri, dan hal lainnya yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanganan Covid-19
di tempat kerja
Ringkasan
Selain menurunkan lonjakan kasus yang terjadi, pemerintah juga memikirkan langkah untuk
mengatasi dampak turunan dari pandemi, seperti di sektor ketenagakerjaan. Pemerintah
mengupayakan agar dampak tersebut bisa ditekan sebesar-besarnya. Salah satunya adalah
dengan menyusun langkah untuk menghindari terjadinya PHK karyawan.
PPKM DARURAT : PEMERINTAH SUSUN LANGKAH HINDARI POTENSI PHK
Selain menurunkan lonjakan kasus yang terjadi, pemerintah juga memikirkan langkah untuk
mengatasi dampak turunan dari pandemi, seperti di sektor ketenagakerjaan. Pemerintah
mengupayakan agar dampak tersebut bisa ditekan sebesar-besarnya. Salah satunya adalah
dengan menyusun langkah untuk menghindari terjadinya PHK karyawan.
"Koordinator PPKM Darurat telah meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk menerbitkan aturan
mengenai penafsiran kerja dari rumah atau work from home," ujar Juru Bicara Kementerian
238
