Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021
P. 4
Ringkasan
Pemerintah sedang menggodok peraturan yang isinya meminta pengusaha untuk membatasi
jam kerja karyawan secara bergiliran selama penerapan PPKM darurat. Pengaturan itu
diharapkan bisa menekan risiko penularan Covid-19 di tempat kerja sembari tetap
mempertahankan produksi sekaligus melindungi pemasukan pekerja.
ANTISIPASI PERPANJANGAN PPKM DARURAT, JAM KERJA KARYAWAN DIBATASI
Pemerintah sedang menggodok peraturan yang isinya meminta pengusaha untuk membatasi
jam kerja karyawan secara bergiliran selama penerapan PPKM darurat. Pengaturan itu
diharapkan bisa menekan risiko penularan Covid-19 di tempat kerja sembari tetap
mempertahankan produksi sekaligus melindungi pemasukan pekerja.
Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Jawa dan Bali, industri berorientasi ekspor termasuk
dalam sektor esensial yang masih diizinkan untuk bekerja dari kantor (work from office/WFO)
dengan kapasitas 50 persen. Oleh karena itu, pengaturan jam kerja perlu dilakukan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, Kamis (15/7/2021),
mengatakan, di tengah lonjakan kasus Covid-19 dan kemungkinan perpanjangan PPKM darurat,
pemerintah harus menyeimbangkan antara pemasukan dan perlindungan pekerja serta menjaga
produktivitas dan daya tahan dunia usaha.
Harapannya, jika napas dunia usaha terjaga, pemutusan hubungan kerja (PHK) di lingkungan
industri bisa dihindari. Namun, efektivitas PPKM darurat juga harus dijaga dengan pembatasan
yang lebih ketat agar kemunculan kluster pabrik atau perkantoran tidak semakin banyak.
Untuk itu, pemerintah sedang menggodok peraturan terbaru terkait pelaksanaan PPKM darurat
di lingkungan industri. Bentuknya bisa dalam bentuk surat edaran atau peraturan menteri yang
lebih mengikat penerapannya.
"Supaya PPKM darurat lebih efektif, harus ada pengaturan jam kerja bergiliran khususnya di
pabrik padat karya. Protokol kesehatan harus kita jaga, tapi produktivitas juga harus dijaga agar
tidak turun drastis," kata Anwar saat dihubungi di Jakarta.
Ada beberapa opsi yang ditawarkan. Pertama, pekerja hanya bekerja 15 hari dalam satu bulan
di kantor/pabrik, dan sisanya bekerja dari rumah (WFH).
Kedua, penerapan jadwal jam kerja bergiliran (sif) di perusahaan agar tidak terjadi penumpukan
pekerja pada periode yang sama.
Ketiga, sistem kerja secara 2-1 atau dua hari kerja dan satu hari libur. Dengan opsi ini, seluruh
pekerja bisa mendapat giliran kerja dan menghindari adanya pekerja yang dirumahkan tanpa
upah. Keempat, perusahaan dapat merampingkan kapasitas kerja dari kantor berdasarkan
prioritas divisi atau unit.
Anwar mengatakan, Kemenaker juga sedang mengupayakan agar bantuan subsidi upah (BSU)
bagi pekerja terdampak PPKM darurat bisa dihidupkan lagi. Kebijakan subsidi sempat berlaku
tahun lalu, tetapi dihentikan di awal tahun ini.
Kalangan pekerja dan pengusaha sama-sama meminta agar subsidi gaji dapat diberikan jika
PPKM darurat kembali diperpanjang.
3
