Page 5 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021

"Kami sudah usulkan ke Kementerian Keuangan, ini salah satu opsi kami untuk memberi jaring
pengaman bagi pekerja dan dunia usaha, sesuai masukan dari kedua pihak. Mudah-mudahan
bisa diterapkan lagi," kata Anwar.

Sebelumnya, sejumlah serikat pekerja menyampaikan bahwa banyak pekerja yang telah
terdampak PPKM darurat. Sejumlah perusahaan sudah mulai melakukan negosiasi rencana PHK
dengan perwakilan serikat pekerjanya masing-masing.

Ada pula pekerja yang sudah mulai dirumahkan, ditawari pensiun dini, atau dipotong upahnya.
Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menunjukkan,
terjadi lonjakan kasus PHK sepanjang 2020 dan 2021 akibat pandemi.

Ini diperkirakan akan meningkat juga sepanjang PPKM darurat. Hal itu tampak dari 453.374
orang (40,5 persen) pekerja peserta BP Jamsostek yang mengklaim Jaminan Hari Tua (JHT)
selama Januari-Juni 2021 karena di-PHK (Kompas, 15/7/2021).

Berat, tapi perlu Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Johnny Darmawan mengatakan, kondisi
saat ini memang berat bagi pengusaha, terutama dunia industri yang harus memenuhi
permintaan ekspor. Namun, ia menilai PPKM darurat tetap perlu diperpanjang dan diperketat.
Sebab, jika itu tidak dilakukan, ekonomi tidak kunjung akan pulih, bahkan akan semakin anjlok.

"Ini tidak enak untuk pengusaha, tetapi kita tidak ada pilihan. Kalau Covid-19 tidak kunjung usai,
ekonomi lama-lama mati," ujar Johnny yang sebelum ini juga menjabat Wakil Ketua Umum
Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Industri Periode 2015-2021.

Ia mengatakan, beberapa pengusaha sudah mulai melakukan pembagian jam kerja secara
bergiliran untuk karyawan. Kondisi itu berbeda-beda di tiap sektor dan perusahaan.

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah tidak perlu membuat peraturan yang terlalu detail.
Sebaiknya, pengaturan itu diserahkan saja kepada perusahaan masing-masing.

"Kami juga sedang memikirkan bagaimana mengatur jadwal pekerja agar tidak usah berkumpul
di jam yang sama. Kami setuju pembatasan di lingkungan kerja ini diperketat supaya PPKM lebih
efektif, tetapi jangan buat peraturan yang dipukul rata untuk semua," katanya.

Terkait potensi PHK, Johnny mengatakan, pemerintah tidak bisa melarang hal itu terjadi. Sebab,
beberapa pengusaha tidak punya pilihan lain, apalagi jika PPKM darurat diperpanjang. Oleh
karena itu, agar hal tersebut bisa dihindari, pemerintah diminta segera merealisasikan janji
insentif dan stimulus bagi dunia usaha.

"Jangan lupa ajak bicara tiap asosiasi usaha, karena setiap sektor dan skala usaha beda-beda
kebutuhannya. Satu lagi, meski semua usaha harus mendapat insentif, kami harap industri kecil
menengah bisa jadi prioritas karena mereka paling terdampak," kata Johnny.
Secara terpisah, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial
Kemnaker Indah Putri Anggoro mengingatkan agar pengusaha di sektor esensial dan nonesensial
yang terpaksa membatasi kapasitas dan jam kerja untuk menghindari PHK.

"Kami mengingatkan dinas-dinas ketenagakerjaan di setiap daerah agar melakukan pembinaan
dan pendampingan terhadap pengusaha dan pekerja yang saat ini terkena PPKM darurat," kata
Indah.

Jika pemotongan upah tidak bisa dihindari, Indah mengingatkan agar pengusaha dan pekerja
menyepakatinya sama-sama melalui dialog bipartit. Keputusan efisiensi selama PPKM darurat
tidak boleh dilakukan secara sepihak. "Pemerintah sendiri siap mendampingi pengusaha dan
serikat pekerja dalam dialog bipartit agar ada win-win solution," ujarnya.

4