Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021

Judul KJP: Revolusi Senyap Negara Bantu Pekerja Korban PHK
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL Pg1
Jurnalis Mohar
Tanggal 2021-07-16 05:45:00
Ukuran 91x189mmk
Warna Warna
AD Value Rp 8.190.000

News Value Rp 81.900.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi menjelaskan
adanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah revolusi senyap negara untuk membantu
pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

KJP: REVOLUSI SENYAP NEGARA BANTU PEKERJA KORBAN PHK
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi menjelaskan
adanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah revolusi senyap negara untuk membantu
pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Revolusi senyap negara, karena apa ibaratnya seandainya orang PHK kemudian dia istilahnya
mendapatkan satu manfaat, dan ingat ini tidak memberikan tambahan pungutan dari pekerja
atau perusahaan," kata Sekjen Kemnaker Anwar dalam diskusi virtual terkait JKP dipantau dari
Jakarta, kemarin (15/7).
Hal itu karena sumber pendanaan dari JKP adalah iuran pemerintah sebesar 0,22 persen, sumber
pendanaan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,14persendan Jaminan
Kematian (JKM).

JKP sendiri adalah jaminan perlindungan sosial yang diterima oleh pekerja atau buruh korban
PHK yang akan mendapatkan. manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan kesempatan
mengikuti pelatihan kerja.

Perusahaan sendiri diwajibkan untuk mengikutsertakan karyawannya sebagai peserta JKP,
seperti tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1. dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program JKP, sebuah aturan turunan dari Undang Undang Cipta Kerja."
Penyelenggara dari program itu adalah BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah pusat dengan
pendanaan dari iuran pemerintah pusat dan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan
Kerja (KK) dan Jaminan Kematian (KM).

Manfaat JKP akan diberikan kepada peserta yang mengalami PHK untuk hubungan kerja
berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan perjanjian kerja waktu tertentu

8