Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021

MENAKER IDA: SEJUMLAH OPSI BAGI PERUSAHAAN DALAM MASA PPKM DARURAT

Untuk memaksimalkan penanganan pandemi COVID-19, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
meminta perusahaan, khususnya yang terada di sektor esensial, untuk memperketat waktu
kerja. Hal ini agar target pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat dapat tercapai dengan maksimal.

"Menanggapi situasi dunia usaha dalam masa PPKM Darurat ini, maka dibutuhkan penyesuaian
terkait jumlah pekerja di perusahaan, pelaksanaan prokes di tempat kerja, penyesuaian waktu
kerja, dan dampaknya terhadap hak-hak pekerja," kata Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro
Humas, Rabu (14/7).

Menaker Ida menjelaskan, pelaksanaan PPKM Darurat telah diatur melalui Inmendagri N0.18
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Inmendagri No.15 Tahun 2021.

Melalui Inmendagri tersebut, sektor esensial menjadi salah satu sektor yang diizinkan untuk
bekerja dari kantor (WFO) hingga mencapai 50 persen. Meski begitu, perusahaan di sektor
esensial diharapkan lebih memperketat waktu kerja guna memaksimalkan PPKM Darurat.

"Sepanjang dipastikan telah memenuhi kriteria dalam Inmendagri, maka perusahaan di sektor
esensial dapat membuat opsi-opsi untuk memaksimalkan proses produksi," jelas Menaker Ida.

Opsi tersebut di antaranya adalah pekerja/buruh hanya bekerja 15 hari dalam satu bulan.
Artinya, 15 hari untuk bekerja dari kantor (WFO) dan 15 hari sisanya untuk bekerja dari rumah
(WFH), sebagaimana sempat diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Opsi lainnya bisa berupa penerapan shift kerja di perusahaan agar tidak terjadi penumpukan
pekerja pada shift yang sama," kata Menaker Ida.
Opsi lainnya yakni melakukan pekerjaan secara 2-1 (2 hari kerja dan 1 hari libur). Dengan opsi
ini maka seluruh pekerja bisa memperoleh giliran kerja.

Selain itu, perusahaan dapat pula memilih merampingkan divisi/unit kerja yang bukan core/inti,
yang tidak membutuhkan pekerja sebesar di masa normal. Sehingga jumlah pekerja di unit
core/inti dapat dimaksimalkan.

Perusahaan juga dapat memilih opsi-opsi lain sesuai dengan karakter proses produksi di
perusahaan masing-masing.

"Opsi-opsi ini dimaksudkan agar perusahaan dapat beroperasi semaksimal mungkin dalam situasi
PPKM, sehingga ekonomi dapat tetap terjalan," kata Menaker Ida melanjutkan.

Menaker Ida menambahkan, Kemnaker juga menekankan agar penyesuaian-penyesuaian ini
dibuat berdasarkan kesepakatan dengan perwakilan pekerja atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh
(SP/SB).
"Apapun opsinya, agar pelaksanaannya dapat terjalan aman dan kondusif, tentu penerapan
protokol kesehatan 5 M menjadi standar yang tidak bisa ditawar," ujarnya.

Untuk rincian lebih lanjut, Menaker Ida Fauziyah menyampaikan bahwa pihaknya akan
mengeluarkan panduan dan pedoman pelaksanaan lapangan.

Pelaksanaan PPKM Darurat telah diatur melalui Inmendagri No.18 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Inmendagri No.15 Tahun 2021

12