Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021

Ringkasan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berharap pemerintah tidak
memperpanjang PPKM darurat. “Kalau bisa tidak diperpanjang PPKM darurat, tetapi ada
pengendalian,” kata Iqbal dalam konferensi pers virtual, Kamis (15/7). Iqbal mengatakan,
potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akan semakin besar jika PPKM darurat diperpanjang.
Sebab, setiap perusahaan akan mempertimbangkan arus kas.

KEKHAWATIRAN PENGUSAHA DAN BURUH BILA PPKM DARURAT DIPERPANJANG

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berharap pemerintah tidak
memperpanjang PPKM darurat. “Kalau bisa tidak diperpanjang PPKM darurat, tetapi ada
pengendalian,” kata Iqbal dalam konferensi pers virtual, Kamis (15/7).
Iqbal mengatakan, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akan semakin besar jika PPKM
darurat diperpanjang. Sebab, setiap perusahaan akan mempertimbangkan arus kas.

“Kalau pak Menko Maritim dan Investasi mengatakan jangan ada PHK, nggak didengar oleh
pengusaha. Mereka hanya melihat arus kas mereka. Nggak mungkin mereka mempertahankan
keuangan perusahaan yang berdarah-darah, nggak ada output produksi, diliburkan. Udah
diliburkan, tetap bayar upahnya,” ujar Iqbal.

Iqbal mengatakan, banyaknya PHK akan ditentukan dari seberapa cepat ekonomi akan pulih dan
seberapa cepat pengendalian Covid-19 oleh pemerintah bisa menjadi lebih stabil dan normal.

“Kalau ekonomi tetap krisis, minus pertumbuhan ekonomi, pandemi tetap tinggi, KSPI
memprediksi ratusan ribu orang ter PHK,” ucap Iqbal.

Namun jika memang harus diperpanjang, KSPI meminta pemerintah menjamin agar tidak terjadi
ledakan PHK, mengupayakan agar tidak semakin banyak buruh yang dirumahkan dan terkena
pemotongan upah.

Kemudian, pemerintah juga mesti memberi perhatian bagi buruh yang sedang dalam isolasi
mandiri untuk mencegah terjadinya kasus kematian pada saat isolasi mandiri. KSPI mengusulkan
pemerintah menerbitkan payung hukum agar BPJS Kesehatan memberikan multivitamin dan obat
terapi Covid-19 secara gratis kepada buruh.

KSPI juga meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan vaksinasi gotong royong untuk
individu. Sebab hal ini berpotensi untuk komersialisasi vaksin Covid-19. “Kalau ada istilah
berbayar hanya masalah waktu saja, akhirnya setiap warga negara akan membayar terhadap
program yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara,” ucap Iqbal.

Sementara itu, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Provinsi DKI
Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, wacana perpanjangan PPKM darurat membuat
pengusaha semakin ketar ketir dan penuh ketidakpastian. Pasalnya kondisi ini teramat berat bagi
pelaku usaha terlebih sektor non esensial dan kritikal yang diharuskan tutup selama PPKM
Darurat.

“Jika memang diperpanjang akan menambah beban arus kas pengusaha yang harus
mengeluarkan biaya operasional sedangkan pemasukan tidak ada. Nggak bisa dibayangkan para
pengusaha akan pusing tujuh keliling memikirkan untuk bisa bertahan,” ujar Sarman dalam
keterangan tertulisnya, Kamis (15/7).

Sarman menyebut, jika PPKM Darurat ini benar benar diperpanjang, maka akan menjadi
dilematis bagi pengusaha khususnya UMKM. Sebab, ada yang mampu bertahan dengan cash
69