Page 101 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan,
keputusan Gubernur DKI Jakarta merevisi aturan upah telah melanggar regulasi pengupahan
yang berlaku saat ini.

Selain itu, revisi nilai UMP ini bertentangan waktu penetapan Upah Minimum yang selambat-
lambatnya ditetapkan pada tanggal 21 November 2021.

"Di dalam PP36/2021 kita tidak mengenal pembahan (revisi UMP)," ucap Hariyadi, Senin (20/12).

Pemerintah Provinsi (Pem-prov) DKI Jakarta secara sepihak melakukan revisi UMP
DKI Jakarta 2022 tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha, khususnya Apindo DKI Jakarta
yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai unsur dunia usaha (pengusaha).
Padahal, Dewan Pengupahan Daerah terdiri dari unsur Tripartit yakni Pemerintah, Serikat
Pekerja/Buruh, dan Pengusaha.
Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Chairul Harahap mengatakan,
pihaknya menyayangkan keputusan tersebut jika seandainya benar dilaksanakan. Terlebih
penetapan UMP tak sesuai dengan regulasi PP 36/2021 yang merupakan aturan pelaksana UU
nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Ini (PP 36/2021) memang harus kami laksanakan dan kita semua menjunjung amanat
pelaksanaan UU (UU 11/2020)," ujar Chairul kepada KONTAN, Senin (20/12).

Chairul menyebut, Kementerian Ketenagakerjaan bersama kepala daerah mesti tunduk dan taat
untuk melaksanakan UU dan aturan pelaksananya. Sebab itu, setiap kepala daerah menerbitkan
kebanyakan, mesti berpedoman pada sistem hukum dan ketatanegaraan.

Tak ada ruang revisi

Chairul mengatakan, pihaknya belum mengetahui apakah kebijakan revisi UMP 2022 yang
dilakukan Pemprov DKI Jakarta akan bisa dilaksanakan atau tidak. "Bagaimana berkaitan dengan
kepala daerah yang tidak melaksanakan itu, itu kan nanti diatur kembali dalam konteks UU
23/2014 tentang pemerintah daerah," ucap Chairul.

Gebrakan Gubernur DKI mengerek UMP ini memunculkan kekhawatiran akan diikuti kepala
daerah lainnya. Namun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai, dalam PP 36/2021 tidak
ada ketentuan yang menyebutkan bahwa pemda dapat melakukan revisi penetapan UMP.

"Setahu saya aturan dalam PP 36/2021 sudah jelas. Daerah tidak punya ruang untuk melakukan
revisi," kata Ganjar saat dihubungi KONTAN, Senin (20/12).

Ganjar mengatakan, pihaknya mendorong agar pelaksanaan struktur dan skala upah (SUSU)
dilaksanakan dengan baik. Ini agar ada kenaikan upah bagi buruh yang masa kerja lebih dari
setahun.

Poin Penting Kewenangan Pemda di PP 36/2021 tentang Pengupahan

Pasal 4

3 Pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada
kebijakan pemerintah pusat.

Pasal 29

100