Page 100 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 100
Judul Daerah Tak Punya Ruang merevisi Upah Buruh
Nama Media Kontan
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg14
Jurnalis Bidara Deo Pink
Tanggal 2021-12-21 05:00:00
Ukuran 214x286mmk
Warna Warna
AD Value Rp 71.690.000
News Value Rp 215.070.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Apindo) Di dalam PP36/2021 kita tidak mengenal
pembahan (revisi UMP)
positive - Chairul Harahap (Kepala Biro Humas Kemen-terian Ketenagakerjaan (Kem-naker) Ini
(PP 36/2021) memang harus kami laksanakan dan kita semua menjui\jung amanat pelaksanaan
UU (UU 11/2020)
negative - Chairul Harahap (Kepala Biro Humas Kemen-terian Ketenagakerjaan (Kem-naker)
Bagaimana berkaitan dengan kepala daerah yang tidak melaksanakan itu, itu kan nanti diatur
kembali dalam konteks UU 23/2014 tentang pemerintah daerah
negative - Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) Setahu saya aturan dalam PP 36/2021 sudah jelas.
Daerah tidak punya ruang untuk melakukan revisi
Ringkasan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi nilai Upah Minimum Provinsi
(UMP) 2022 mei\jadi 5,1% dianggap melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi
B. Sukamdani mengatakan, keputusan Gubernur DKI Jakarta merevisi aturan upah telah
melanggar regulasi pengupahan yang berlaku saat ini.
DAERAH TAK PUNYA RUANG MEREVISI UPAH BURUH
JAKARTA. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi nilai Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2022 menjadi 5,1% dianggap melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
99
