Page 95 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 95
"Dengan kenaikan Rp 225.000 per bulan, maka para pekerja dapat menggunakannya sebagai
tambahan keperluan sehari-hari," ujar Anies melalui siaran pers resmi, Sabtu (18/12/2021).
Anies menegaskan, keputusannya menaikkan UMP didasarkan atas asas keadilan bagi para
pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta. Terlebih lagi, ujar Anies, pada enam tahun
terakhir, rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta adalah 8,6 persen.
"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi
pengusaha," kata dia.
Adapun keputusan merevisi UMP tahun 2022 didasarkan beberapa pertimbangan. Salah satunya,
kajian Bank Indonesia yang menunjukkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022
mencapai 4,7 persen sampai 5,5 persen, sehingga inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen
(2-4 persen).
Kemudian, Institute For Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan tingkat
pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.
Kemenaker Sebut Anies Langgar Aturan Namun rupanya revisi besaran kenaikan UMP DKI itu
tak berdasarkan persetujuan Kemenaker. Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap
menegaskan, kenaikan UMP DKI pada 2022 telah bertentangan dengan formula baru dalam PP
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Kemenaker sangat menyayangkan sikap tersebut yang menaikkan UMP tidak sesuai aturan yang
berlaku. Karena menurut hemat saya, selayaknya amanat undang-undang yang telah resmi
menjadi acuan di negara kita, menjadi bagian yang harus ditegakkan dan dilaksanakan sesuai
aturannya," kata dia.
Adapun berdasarkan penghitungan dengan PP 36/2021, Kemnaker menetapkan rata-rata
kenaikan UMP sebesar 1,09 persen. PP 36/2021 tentang Pengupahan itu merupakan peraturan
turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Chairul pun mengatakan, Kemnaker akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri
untuk menindaklanjuti keputusan kepala daerah yang menetapkan UMP tidak sesuai aturan.
Pencitraan demi Pilpres? Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta Adi Prayitno menilai langkah Anies menaikkan UMP DKI merupakan strategi pencitraan
untuk menarik simpati buruh jelang pilpres 2024.
"Ya jelas lah itu pencitraan dengan mengesankan berpihak kepada buruh yang selama ini
menuntut kenaikan UMP," kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/12/2021).
Adi menyoroti mengapa Anies sampai berani mengangkangi aturan dari pemerintah pusat. Ia
menilai keputusan berani Anies menabrak aturan itu tak lain karena motif politik elektoral.
"Tapi menurut saya tanggung sih naiknya. Sekalian kadung melanggar aturan, naikkan saja 50
persen atau 100 persen supaya banyak yang tepuk tangan," kata Adi.
Adi menilai niatan Anies menarik simpati buruh ini justru bisa menjadi bumerang. Ia menilai,
belum tentu buruh akan jadi terpikat pada sosok Anies karena telah menaikkan UMP.
Ia justru khawatir kebijakan Anies yang melanggar aturan ini akan menjadi preseden buruk.
Bukan tidak mungkin track record Anies yang secara gamblang telah menabrak aturan justru
nantinya dipermasalahkan jelang pilpres.
94
