Page 94 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

negative - Haryadi (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha (Apindo)) Ini jadi catatan tersendiri, apalagi
kalau mau nyapres, jadi catatan

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya memenuhi tuntutan buruh dengan
meningkatkan kenaikan upah minimum provinsi DKI Jakarta. Namun keputusan Anies ini
disesalkan Kementerian Tenaga Kerja karena dianggap menabrak aturan. Awalnya Ikuti Aturan
Anies awalnya menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2022 naik sebesar 0,8 persen. Angka
kenaikan itu sesuai dengan formula yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

SAAT ANIES TABRAK ATURAN DEMI PENUHI TUNTUTAN BURUH.

JAKARTA, - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya memenuhi tuntutan buruh dengan
meningkatkan kenaikan upah minimum provinsi DKI Jakarta. Namun keputusan Anies ini
disesalkan Kementerian Tenaga Kerja karena dianggap menabrak aturan.

Awalnya Ikuti Aturan Anies awalnya menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2022 naik sebesar 0,8
persen. Angka kenaikan itu sesuai dengan formula yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dengan mengikuti formula itu, maka ditetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2022 sebesar Rp
4.453.935. Jumlah itu hanya naik Rp 37.749 dibandingkan angka di tahun 2021. Keputusan Anies
itu pun menuai kritik dari para buruh. Buruh berulang kali menggelar aksi unjuk rasa di depan
Balai Kota DKI sebagai bentuk protes.

Anies pun sempat menemui buruh yang berdemonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta pada 29
November 2021. Sambil duduk meleseh bersama massa buruh, Anies mengakui bahwa kenaikan
UMP yang sudah ditetapkan di Jakarta sangatlah kecil. Namun, Anies mengaku tidak bisa berbuat
banyak karena hanya mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

"Kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk buruh di Jakarta," ujar Anies.
Surati Kemenaker Berupaya mencari solusi atas suara buruh, Anies pun menyurati Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker). Surat dengan nomor 533/-085.15 itu memuat beberapa poin
yang intinya meminta Kemenaker kembali mengkaji kenaikan UMP dengan mempertimbangkan
tingkat inflasi dan kenaikan rata-rata UMP per tahun.

Sebab, kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 0,8 persen tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

"Kenaikan yang hanya sebesar Rp 38.000 ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi
asas keadilan, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI
Jakarta yaitu sebesar 1,14 persen," tulis Anies.

Anies juga menyebutkan, terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak semua sektor
usaha terpengaruh pandemi Covid-19. Bahkan, kata Anies, ada beberapa sektor yang
pertumbuhannya meningkat.

Revisi Kenaikan UMP Belakangan, Anies pun merevisi besaran kenaikan UMP DKI Jakarta dari
0,8 persen jadi 5,1 persen. Dengan revisi itu, maka nilai UMP DKI 2022 naik Rp 225.667 menjadi
Rp 4.641.854.

93