Page 92 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 92

"Kemnaker sangat menyayangkan sikap tersebut yang menaikkan UMP tidak sesuai aturan yang
              berlaku.  Karena  menurut  hemat  saya,  selayaknya  amanat  undang-undang  yang  telah  resmi
              menjadi acuan di negara kita, menjadi bagian yang harus ditegakkan dan dilaksanakan sesuai
              aturannya," kata Chairul saat dihubungi, Senin (20/12/2021).

              Adapun  berdasarkan  penghitungan  dengan  PP  36/2021,  Kemnaker  menetapkan  rata-rata
              kenaikan UMP sebesar 1,09 persen.

              PP 36/2021 tentang Pengupahan itu merupakan peraturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun
              2020  tentang  Cipta  Kerja.  Chairul  pun  mengatakan,  Kemnaker  akan  berkoordinasi  dengan
              Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti keputusan kepala daerah yang menetapkan
              UMP tidak sesuai dengan formula yang diatur PP 36/2021.

              Ia menegaskan, Kemnaker terus mengawal pelaksanaan PP 36/2021.

              "Ini kan ada irisannya dengan pelaksanaan yang berlaku di pemerintah daerah yaitu sesuai UU
              Nomor 23 Tahun 2014, sehingga nanti ada sikap lebih lanjut dari teman-teman yang menaungi
              kepada para pimpinan daerah," tuturnya.

              Diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi
              DKI Jakarta 2022. Dari semula hanya naik 0,85 persen, UMP diputuskan naik 5,1 persen dengan
              sejumlah pertimbangan.

              Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  melalui  keterangan  resmi  Pemprov  DKI,  Sabtu
              (18/12/2021), menjelaskan, revisi atas kenaikan besaran UMP DKI 2022 didasarkan pada kajian
              Bank  Indonesia  bahwa  proyeksi  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pada  2022  mencapai  4,7
              persen sampai 5,5 persen, kemudian inflasi akan terkendali di posisi 3 persen (2-4 persen), dan
              proyeksi  Institute  for  Development  of  Economics  and  Finance  (Indef)  bahwa  tingkat
              pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.

              Selain  mempertimbangkan  sentimen  positif  dari  kajian  dan  proyeksi  ekonomi  Indonesia,
              keputusan kenaikan UMP juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua
              pemangku  kepentingan  terkait  serta  dengan  semangat  keberhati-hatian  di  tengah  mulai
              berderapnya laju roda ekonomi di wilayah Jakarta.

              Dengan pertimbangan itu, Anies Baswedan mengambil keputusan merevisi dan menaikkan UMP
              tahun 2022 menjadi sebesar Rp 4.641.854 atau naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 dari
              UMP tahun 2021.

              Sebelumnya, dalam keputusan yang diumumkan pada 22 November 2021, untuk UMP 2022,
              Pemprov DKI memutuskan kenaikan sebesar Rp 37.748,988 atau 0,85 persen dari UMP DKI
              2021.





















                                                           91
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97