Page 87 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Kemudian inflasi diproyeksi akan terkendali sebesar 3 persen atau berada pada rentang 2 hingga
4%.
Begitu juga kajian Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang
memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 sebesar 4,3%.

Lebih lanjut Anies mengungkapkan, menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta
menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta.

Dia menyebutkan UMP DKI Jakarta yang naik 5,1% pada 2022 masih lebih rendah dibanding
UMP enam tahun terakhir.

Menurut Anies, dalam sejarahnya, kenaikan UMP selama enam tahun terakhir rata-rata 8,6%,
hanya tahun 2021 saja yang kenaikannya hanya 3,3% dengan kondisi pandemi sangat berat di
tahun 2020.
"Artinya dunia usaha sudah terbiasa dengan kenaikan sekitar 8,6%. Dalam kondisi amat berat
seperti tahun lalu saja (yang berbeda) itu naiknya 3,3 persen," kata Anies.

Pengusaha Tak Mampu

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyebut pengusaha umumnya
tidak mampu memenuhi revisi UMP Tahun 2022 di DKI yang ditetapkan sebesar 5,1%.
Dalam revisi tersebut, kenaikan UMP DKI Tahun 2022 mencapai Rp225.667 atau lebih besar dari
UMP

2021 sebesar Rp4.416.186, dan juga lebih besar dari nominal kenaikan yang ditetapkan
sebelumnya untuk UMP 2022 sebesar Rp37.749.

Sarman Simanjorang saat dikonfirmasi soal revisi UMP DKI tahun 2022 menyatakan pihaknya
menghormati keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi penetapan UMP
tersebut.

Namun, kata dia, tidak semua pengusaha di Jakarta mampu memberikan upah pekerja dengan
kenaikan UMP sebesar 5,1%.
"Saya kira ada yang mampu, tapi ada yang tidak mampu. Dominannya tidak mampu karena
sebagai kota jasa. Jakarta merupakan salah satu provisi yang terkena imbas Covid-19. Banyak
pengusaha tidak buka karena PPKM," katanya di Jakarta, Senin (20/12).

Menurut Sarman, penghitungan UMP juga harus mempertimbangkan kondisi perekonomian saat
ini dan ketenagakerjaan, seperti jumlah rumah tangga yang bekerja, konsumsi rumah tangga
rata-rata, hingga jumlah pendapatan rumah tangga.

Selain itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI)
DKI Jakarta itu juga mengaku belum menerima dan membaca salinan Surat Keputusan (SK)
Gubernur terkait revisi UMP DKI Jakarta Tahun 2022.

Karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga perlu memberikan klarifikasi dan berperan untuk
memastikan bahwa penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan.

"Kementerian Ketenagakerjaan harus meluruskan ini, apakah memang itu sesuai? Kalau tidak
sesuai apa yang dilakukan. Ini kan perlu kepastian bagi dunia usaha. Nanti bisa merembet
kemana-mana, Gubernur lain bisa membatalkan dan mengeluarkan revisi," kata dia. (ant)

86