Page 82 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Seperti diketahui, pada Sabtu, 18 Desember, Anies mengubah besaran kenaikan UMP 2022
sebesar 5,1 persen atau Rp 225.667. Sehingga besaran UMP 2022 menjadi Rp 4.641.854.
Terjadi kenaikan upah cukup signifikan dibandingkan keputusan Anies sebelumnya. Pada 22
November, Anies menetapkan kenaikan UMP 2022 sebesar 0,85 persen atau Rp 37.748 saja.
Kenaikkan 0,85 persen inilah yang sesuai dengan formula PP 36.

Anies dibela kelompok buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam rencana
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk menggugat Gubernur Anies Baswedan terkait
kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI sebesar 5,1 persen. Presiden KSPI Said Iqbal
menyebut, rencana Apindo itu bakal membuat buruh marah dan turun ke jalan secara masif.

"KSPI dan buruh Indonesia menyesalkan dan mengecam rencana Apindo menggugat surat
keputusan (SK) Gubernur tentang upah minimum tahun 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN). Karena, rencana itu akan menimbulkan eskalasi aksi buruh yang meluas tidak hanya di
DKI, tapi di seluruh Indonesia," kata Said dalam konferensi pers daring, Senin (20/12).
Menurut Said, langkah Anies merevisi kenaikan UMP menjadi 5,1 persen dari sebelumnya 0,85
persen sudah tepat. Sebab, keputusan itu dibuat dengan turut mempertimbangkan proyeksi
pertumbuhan ekonomi nasional 2022 sebesar 4-5 persen.

"Agar pertumbuhan ekonomi itu bisa dinikmati rakyatnya, maka Gubernur Anies menyesuaikan
kenaikan UMP jadi 5,1 persen," ungkap Said.

Tak hanya itu saja, KSPI juga mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten meniru
langkah Gubernur DKI Jakarta merevisi kenaikan UMP 2022.

"Kami minta dengan hormat kepada Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten untuk
menaikkan UMK, bukan UMP," kata Ketua KSPI Said Iqbal.
Said meminta Ridwan Kamil menaikkan UMK karena 15 dari total 27 kabupaten/kota di Jawa
Barat telah mengajukan nilai UMK 2022. Dia mengeklaim, pemimpin 15 kabupaten/kota itu
mengajukan kenaikan UMK dengan rata-rata 5-6 persen.

Said lantas mengingatkan agar Ridwan Kamil tak lagi bermain politik dalam menetapkan besaran
upah 2022. Sebab, Said menilai Ridwan Kamil menaikkan UMP sesuai ketentuan pemerintah
pusat hanya demi mendapatkan dukungan untuk jadi calon presiden.

"Gubernur Jawa Barat jangan berpolitik demi mendapatkan dukungan partai politik nasional
untuk dapat tiket calon presiden dan untuk dapat pencitraan dari pemerintah pusat. (Di lain sisi),
hak-hak buruh secara ekonomi dan kesejahteraan diabaikan," ujar Said.

Hal senada juga disampaikan KSPI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang meminta Sri Sultan
Hamengku Buwono X selaku Gubernur DIY untuk merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022.

"DIY sebagai daerah istimewa layaknya daerah khusus ibukota, akan sangat baik bagi warganya
jika Gubernur DIY mengikuti langkah Gubernur DKI yaitu merevisi besaran UMP dan UMK DIY
2022," kata Ketua KSPSI DIY, Irsad Ade Irawan saat dikonfirmasi Republika.co.id, Senin (20/12).

Irsad menyebut, sudah sewajarnya revisi UMP dan UMK ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah
(Pemda) DIY. Mengingat, Mahkamah Agung (MK) juga telah memutuskan bahwa UU Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai dasar penetapan UMP/UMK bertentangan dengan UUD
1945.

81