Page 79 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Kelompok pengusaha mendesak Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri
memberikan sanksi kepada pemerintah Jakarta karena membelot dari aturan pemerintah. Ketua
Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, menilai revisi penetapan
upah justru menimbulkan ketidakpastian dalam kegiatan usaha di Ibu Kota.

Hal ini juga berpotensi menimbulkan polemik antara pengusaha dan buruh akibat gonta-ganti
dasar hukum pengupahan. “Kami minta kepala daerah yang tak menjalankan peraturan
pengupahan mendapat sanksi,” kata Hariyadi.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, juga meminta
pemerintah pusat segera mengambil sikap terhadap Pemprov DKI. Pemerintah pusat harus
segera memberikan kepastian ihwal status hukum peningkatan nominal UMP 2022 tersebut.

Menurut Sarman, jika tak ada ketegasan, kepala daerah lain bisa mengekor dengan merevisi
besaran upah minimal di wilayah masing-masing. “Kemenaker bisa meluruskan apakah
keputusan DKI sesuai dengan aturan. Dunia usaha butuh kepastian,” ujar dia.
Pemprov DKI sebenarnya sudah menghitung UMP 2022 bersama Dewan Pengupahan pada
pertengahan November lalu. DKI memaparkan, sesuai dengan PP Upah, kenaikan gaji minimal
buruh tahun depan hanya 0,8 persen dari UMP 2021 yang sebesar Rp 4.416.186, yakni Rp
37.749. Gubernur Anies pun menetapkan kebijakan itu melalui Keputusan Gubernur Nomor 1395
Tahun 2021.

Belakangan, DKI justru mengklaim telah mengajukan keberatan kepada Kementerian
Ketenagakerjaan ihwal rendahnya kenaikan UMP Ibu Kota tersebut. Hal ini semakin dikuatkan
oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta penangguhan semua aturan turunan dan
kebijakan strategis Undang-Undang Cipta Kerja.

Putusan tersebut berlaku hingga pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merevisi aturan
tersebut dalam kurun waktu dua tahun.
Anies pun kemudian merevisi penetapan UMP 2022 sebesar 5,1 persen atau setara dengan Rp
225.667, yang diumumkan pada Sabtu lalu. Anies menilai pertumbuhan ekonomi Ibu Kota sudah
mulai pulih dari hantaman pandemi Covid-19.

Kajian Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi pada 2022 sebesar 4,7-5,5 persen.
Inflasi pada periode yang sama juga diperkirakan terkendali, dengan rata-rata 3 persen.

Menurut Anies, pengusaha sanggup menambah angka kenaikan gaji hingga 3,3 persen saat
penetapan upah minimum DKI 2021. Padahal, saat itu, seluruh kegiatan ekonomi terkena
dampak besar dari kondisi awal pagebluk.

Keputusan tersebut juga diambil meski pemerintah tak memiliki kepastian akan terjadi perbaikan
roda ekonomi pada 2021. “Cobalah obyektif. Tahun lalu, dalam situasi sulit saja, 3,3 persen.
Tahun ini ekonominya sudah bergerak. Masak, bilang 0,8 persen sudah pas? Ini akal sehat saja,”
kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

78