Page 75 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 75

Judul               Saling Ancam Setelah Penetapan Upah
                Nama Media          koran.tempo.co
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://koran.tempo.co/read/metro/470480/pro-dan-kontra-penetapan-
                                    upah-minimum-dki?
                Jurnalis            Fransisco Rosarians Enga Geken
                Tanggal             2021-12-21 05:59:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral  -  Hariyadi  Sukamdani  (Ketua  Apindo)  Karena  itu  melanggar  hukum,  kami  juga
              mengimbau  pengusaha  tak  menjalankan  revisi  UMP  hingga  ada  kekuatan  hukum  tetap  di
              pengadilan

              positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Kesempatan pekerja baru akan semakin terbatas

              neutral  -  Sarman  Simanjorang  (Wakil  Ketua  Umum  Kadin  Indonesia  Bidang  Pengembangan
              Otonomi Daerah) Jumlah pengusaha yang tidak mampu saat ini lebih dominan dibandingkan
              dengan yang mampu

              neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Artinya clear, tak memenuhi prasyarat tripartit.
              Kami dari pengusaha tetap mempedomani yang pertama (Kepgub Nomor 1395 Tahun 2021),
              yang kami anggap sah sesuai dengan regulasi di Indonesia

              neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Apindo ini wakil (kelompok) apa? Jangan tebar bensin ke
              api

              neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi, keluar
              angka (peningkatan upah minimum) 5,1 persen



              Ringkasan

              Keputusan Gubernur DKI Jakarta merevisi besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022
              menimbulkan  polemik  di  antara  pengusaha  dan  pekerja.  Kelompok  pengusaha  berencana
              menggugat keputusan gubernur itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, di sisi lain, serikat
              buruh  mengancam  akan  menggelar  unjuk  rasa  besar-besaran  jika  aturan  baru  tersebut
              dipersoalkan ke pengadilan.





                                                           74
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80